Pemerintah Kabupaten Takalar kembali melakukan penyegaran struktur kepemimpinan di lingkungan pendidikan. Sebanyak 138 kepala sekolah dan 6 pejabat fungsional resmi dilantik oleh Bupati Takalar, H. Mohammad Firdaus Daeng Manye, MM, pada Selasa malam, 9 Desember 2025, di Ruang Pola Kantor Bupati Takalar.
Acara pelantikan yang dimulai pukul 20.17 Wita itu berlangsung padat hingga menjelang 22.12 Wita, disaksikan oleh keluarga para pejabat yang memenuhi area trotoar dan pintu masuk ruang utama.
Sejumlah pejabat penting hadir, antara lain Wakil Bupati Takalar, Kasatpol PP Abdul Salam Gau, Sekda Takalar Muhammad Hasbi, Plt Inspektorat Rusli, Kadis PU Budiar Rosal, serta Kadishub Sirajuddin Saraba.
Pelantikan Berbasis Profesionalisme
Dalam sambutannya, Bupati Daeng Manye menegaskan bahwa proses pengangkatan jabatan dilakukan secara profesional berbasis kompetensi dan rekam jejak.
“Beberapa hari yang lalu, 138 orang bertanya: saya ke mana? Jadi kepala sekolah atau tidak? Malam ini semuanya terjawab,” ungkapnya yang disambut tepuk tangan hadirin.
Bupati merinci, pejabat yang dilantik terdiri atas 19 kepala SMP dan 119 kepala SD, ditambah 6 pejabat fungsional pendidikan.
Ia menekankan bahwa kepala sekolah memiliki peran strategis dalam transformasi pendidikan daerah.
“Kepala sekolah adalah pemimpin perubahan. Sekolah yang dipimpin harus lebih baik daripada sebelumnya,” tegasnya.
Daeng Manye juga mengingatkan agar tidak ada arogansi jabatan dalam menjalankan amanah.
“Jangan karena jadi kepala sekolah lalu menakut-nakuti guru. Jadilah pemimpin yang dipercaya, bukan ditakuti,” pesannya.
Target: Peringkat Pendidikan Takalar Naik
Bupati turut menyoroti rendahnya kepatuhan sebagian sekolah dalam pengisian aplikasi laporan pendidikan dan pengelolaan dana BOS yang menjadi bagian penilaian provinsi.
“Takalar masih peringkat 23 pendidikan se-Sulsel. Tahun depan harus naik ke peringkat 15,” ujarnya menegaskan.
Tanpa Pungli, Tanpa Titipan
Isu pungutan atau pembayaran jabatan ditepis langsung oleh Bupati di hadapan para undangan.
“Tidak ada biaya apa pun. Ada yang bayar? Tidak ada! Semua murni kompetensi,” tegasnya.
Respons Kepala Sekolah: Siap Tingkatkan Kinerja
Para kepala sekolah yang dilantik menyambut positif kebijakan rotasi sebagai langkah pembaharuan organisasi.
Kepala UPT SD Bontorita, Imran, yang sebelumnya bertugas di UPT SD No. 11 Bontosanra, menilai proses pelantikan berlangsung lebih transparan.
“Mutasi itu denyut nadi organisasi yang wajar. Bukan soal ditempatkan di mana, tapi apa yang bisa kita lakukan di tempat baru,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa iklim pendidikan akan semakin sehat ketika tidak ada pungutan dalam proses penempatan jabatan.
“Tidak ada bayar-membayar, tidak ada demosi tanpa alasan. Kami bekerja tanpa beban,” katanya optimistis.
“Kantor boleh pindah, tapi semangat memajukan pendidikan tidak boleh kendor. Nol rupiah, tidak ada pungli, tidak ada drama. Kami siap gaspol,” tutupnya.
(leo)
Leave a Reply