KABID BINA KONSTRUKSI MENERIMA SERTIFIKAT UNTUK TENAGA TERAMPIL YANG IKUT PELATIHAN.
PP. Takalar. Awal September adalah merupakan hari yang punya arti tersendiri. Lantaran Setelah menerima arahan langsung serta petunjuk dari kadis [Selanjutnya]
Articles by Admin PP
TERKAIT KASUS H. MUSTAFA NASIR: PENYIDIK JADWALKAN “JUMAT” PANGGIL AMO & SPB BRI CABANG TAKALAR.
PP. Takalar. H. Mustafa Nasir hari ini kembali menemui penyidik Aipda Muh. Nawir Kanit II tahban di ruang kerjanya. Pada [Selanjutnya]
GSPI KOTA MAKASSAR MENDESAK KEPOLISIAN BERTANGGUNG JAWAB ATAS DUGAAN PENEMBAKAN WARGA SIPIL DI MAKASSAR.
PP.Makassar –Tim Hukum dan Ham Generasi Sosial Peduli Indinesia (GSPI) Kota Makassar, Jumadi Mansyu. SH, mengutuk keras ‘aksi berdarah’ yang [Selanjutnya]
BUPATI TAKALAR SAMPAIKAN PENDAPAT AKHIR DI RAPAT PARIPURNA.
PP. Takalar – Bupati Takalar H. Syamsari,S.Pt.MM sampaikan pendapat akhir terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah [Selanjutnya]
BIDANG TATA RUANG DINAS PUPRPKP GELAR SOSIALISASI PEMANFAATAN RUANG.
PP. Takalar. Sosialisasi Pemanfaatan Ruang dilaksanakan oleh Bidang Tata Ruang Dinas PUPRPKP di buka langsung oleh Bupati Takalar H. Syamsari. [Selanjutnya]
SEMBILAN BULAN KASUS H.MUSTAFA NASIR DI POLRES TAKALAR. BELUM ADA TITIK TERANG. “ADA APA? “
PP. Takalar. Terkait kasus utang fiktif yang menipa H. Mustafa Nasir nasabah Bank BRI Cabang Takalar, yang kini hampir Sebilan [Selanjutnya]
MENILAI LOMBA KWT: KETUA TP. PKK KABUPATEN TAKALAR HARAP KWT HARUS MAJU & BERKEMBANG
PP. Takalar – Ketua Tim Penggerak Kab. Takalar DR. Hj. Irma Andryani, S.Pi. M.Si bersama Tim penilai dari Dinas Pertanian [Selanjutnya]
BUPATI TAKALAR, BPN, DAN PERBANKAN MOU PEMBERDAYAAN HAK ATAS TANAH PETANI DAN PELAKU UMKM
PP. Takalar. Bupati Takalar menghadiri penandatanganan MoU antara Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sulsel, bersama Pemkab Takalar, Kantor BPN Takalar, [Selanjutnya]
PENGAWASAN TENAGA KONSTRUKSI TERHADAP BANGUNAN KONSTRUKSI PUSKESMAS BONTOMANGAPE KEC GALESONG.
PP. Takalar. Dalam rangka menjaga mutu dan kwalitas bangunan terkait anggaran pembangunan yang di biayai oleh pemerintah baik APBD maupun [Selanjutnya]