Tutup Tahun 2023, Polres Takalar Gelar Rilis Akhir Tahun
pembaharuanpost.com.—-Polres Takalar menggelar kegiatan Rilis Akhir Tahun terkait capain kinerja sepanjang tahun 2023 bertempat di Lobby Satuan Reskrim Mapolres Takalar, [Selanjutnya]
Bulan: Desember 2023
Kapolres Bersama Pj. Bupati Takalar Kunjungi Pos Pam Lilin Nataru 2023
pembaharuanpost.com.—-Kapolres Takalar AKBP Gotam Hidayat, S.I.K., M.Si bersama Pj. Bupati Takalar Dr Setiawan Aswad, M.Dev., Plg dan Forum Koordinasi Pimpinan [Selanjutnya]
HGU PT.Lonsum Bulukumba Tidak Terbit, Humas PT.Lonsum Diduga Lakukan Pembohongan Publik
Pembaharuanpost.com.—-Menjelang berakhirnya Hak Guna Usaha atau HGU PT.Lonsum Bulukumba per tanggal 31 Desember 2023, PT.London Sumatera Indonesia TBK (Lonsum) Bulukumba,Sulawesi-Selatan [Selanjutnya]
BAIN HAM RI Komitmen Jalankan Program Klinik Hukum Bantu Masyarakat Kurang Mampu
Pembaharuanpost.com.—-Dewan Pimpinan Pusat ( DPP) Badan Advokasi Investigasi Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ( BAIN HAM RI ) komitmen menjalankan [Selanjutnya]
Pejuang Nelayan Pimpin BAIN HAM RI Takalar
Pembaharuanpost.com.— Dewan Pimpinan Pusat ( DPP ) Badan Advokasi Investigasi Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ( BAIN HAM RI ) [Selanjutnya]
HGU PT Lonsum Berakhir, Masyarakat Adat Kajang Kuasai Lahan Awal Januari 2024
Pembaharuanpost.com.—- Penantian yang cukup panjang dan melelahkan yang di rasakan masyarakat adat Kajang Bulukumba,Sulawesi Selatan akhirnya menuai hasil setelah ratusan [Selanjutnya]
Alumni Pendidikan Hukum BAIN HAM RI Wajib Bentuk Klinik Hukum
pembaharuanpost.com.—Puluhan peserta Pendidikan Hukum BAIN HAM RI yang dilaksanakan di Kantor DPP BAIN HAM RI ( Ruko Blok I No.35/36 [Selanjutnya]
Puluhan Aktifis Daftar Pendidikan Hukum BAIN HAM RI Di Makassar
pembaharuanpost.com.— Puluhan aktifis dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan mendaftar Pendidikan Hukum BAIN HAM RI dengan Gelar Pendidikan Non Formal [Selanjutnya]
Dukung Kritikan Dewan Pers, IWO Nilai Revisi UU ITE Upaya Mengebiri Kebebasan Pers
pembaharuanpost.com.—- Sikap DPR RI dan Pemerintah yang mensahkan revisi kedua UU ITE atau UU No. 11 Tahun 2008 tentang informasi [Selanjutnya]