BETULKAH PENERBITAN 100 SERTIFIKAT GRATIS DI DESA LENTU, DI WARNAI PUNGUTAN LIAR ?. “HAYOOO… SIAPA YANG PUNGLI ?”

PP. Jeneponto. Pada tahun 2015 lalu Desa Lentu Kecematan Bontoramba, Kab. Jeneponto, Sulsel. mendapatkan Proyek Penerbitan Sertifikat “Gratis” dari Kementrian Agraria. khusus masyarakat Desa Lentu mendapatkan sebanyak 100 sertifikat dan ini di peruntukan bagi masyarakat kurang mampu, karna biaya anggaran proyek sertifikat ini diatur dalam DIPA APBN kementrian agraria. Tapi Hal serupa tidak susuai dengan yang terjadi, bahwa penerbitan sertifikat tersebut masyarakat dibebani dengan pembayaran sebesar 340 ribu per sertifikat. Dan yang anehnya dari hal ini adalah kalau tidak membayar sebelum sertifikat terbit maka tidak akan di terbitkan sertifikatnya,dan konon akan digantikan dengan masyarakat yang mampu mengeluarkan dana alias membayar.

” Saya memang di kasi bayar 340 ribu bahkan ada lagi yg diatasnya ,itu perintah dari Pak Sekdes Dg mile, karna dia yang datang kesaya menagi,tapi saya tidak di kasi kwitansi pembayaran dan saya juga baru tau ternyata mengurus sertifikat ini tdk di bayar pale”. Ungkap Dg Siale kepada Media.(Selasa: 01/ Sept / 2016)

” semuanya yang 100 orang itu membayar. kalau ada yang tidak membayar maka tidak diterbitkan sertifikatnya. “. ungkap seorang warga yang tdk mau di ungkap identitasnya.

Apa yang ungkap masyarakat tentang adanya pungutan liar (Pungi) dari prona tersebut. Di bantah dengan tegas oleh Daeng Mile Sekdes Desa Lentu. .”saya tidak kasi bayar kemasyarakat tentang prona tersebut ,kalau ada buktinya membayar kasi tauma yang mana masyarakat itu  yang bilang.”.

Sekedar di ketahui bahwa, PRONA adalah singkatan dari Proyek Operasi Nasional Agraria. PRONA diatur dalam Kepmendagri No. 189 Tahun 1981 tentang Proyek Operasi Nasional Agraria. Tujuan utama dari PRONA adalah memproses pensertipikatan tanah secara masal sebagai perwujudan dari pada program Catur Tertib di bidang Pertanahan yang pelaksanaannya dilakukan secara terpadu dan ditujukan bagi segenap lapisan masyarakat terutama bagi golongan ekonomi lemah.Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Ferry Mursyidan Baldan, meminta kepada jajaran Kementerian ATR/BPN agar tidak melakukan pungutan dalam Program Nasional Agraria (Prona).

“Kita harus mempertegas kehadiran negara dalam pertanahan,” ujarnya saat membuka Rapat Kerja Teknis Hubungan Hukum Keagrariaan Tahun 2016, Selasa (12/4).

Dalam rapat tersebut, Ferry menekankan bahwa jajaran Kementerian ATR/BPN tidak boleh membebankan biaya operasional kepada masyarakat. “Kalau memang ada kebutuhan bisa dibicarakan pada Kementerian ini sehingga bisa kita carikan jalan keluarnya,” Jelas  Ferry. (Ardhy Turatea)

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*