PP. Takalar. Pro kontra terkait lampu penerangan jalan di Kabupaten Takalar yang beberapa bulan belakangan padam dan menjadi polemik di masyarakat, lantaran pihak pemerintah Kabupaten Takalar tidak membayar kepada pihak PLN sebesar Rp. 1.745.989.263 dengan rincian tunggakan sejak terhitung sejak Bulan Maret 2021 sebesar Rp. 607. 804. 738, Bulan April 202, Rp. 584.253.351, serta bulan Mei 2021 sebanyak Rp. 533. 931.174. Mengkibatkan semua lampu jalan, atau penerangan jalan umum (PJU) dicabut sehingga semua ruas jalan di Takalar terlihat gelap.
Membuat Pengurus Besar Himpunan Pelajar Mahasiswa Takalar (Hipermata) menggelar aksi deminstrasi di depan kantor Bupati sambul membakar ban bekas. Mereka menuntut Pemda Takalar untuk memperbaiki dan mebayar tunggakan-tunggakannya agar masyarakat bisa menikmati fasilitas umun tersebut di malam hari.
“kami meminta kepada pihak pemerintah kabupaten Takalar untuk transparan terkait pengelolaan terkait pajak 10 persen penerangan jalan yang di bebankan kepada masyarakat setiap bulannya.” Ungkap salah seorang pendemo dalam orasinya.
Selain itu mereka meminta agar aparat penegak hukum di kabupaten Takalar untuk segera menyelidiki dan memeriksa pihak-pihak yang terkait adanya indikasi KKN terkait pengelolaan pajak penerangan jalan di Takalar.
Manum setelah beberapa lama para mahasiswa dari Hipermata menggelar aksinya. Akhirnya ditemui oleh Phl. Sekda Takalar Muhammad Hasbi, dalam dialognya dengan para mahasiswa Muhammad Hasbi berjanji akan melunasi semua tunggakan Pemda Takalar kepada pihak PLN.
“Semua tunggakan akan kami bayarkan dan lunasi. Setelah itu kami sendiri akan mengelola lampu-lampu penerangan jalan yang ada. Mungkin juga kami memanfaatkan tenaga surya.” Ungkap Muhammad Hasbi yang juga Kadis Pertanian Takalar.
Namun sebenarnya kalau lampu penerangan jalan nantinya dengan menggunakan tenaga surya. Maka dalam tuntutannya, para mahasiswa pun menyampaikan penolakannya karena dianggap tidak efektif untuk wilayah Kabupaten Takalar. <mg>
Leave a Reply