PP. Takalar. Salah satu poin penting yang membuat beberapa anggota DPRD Takalar berinisiatif untuk menggelar hak interpelasi dan bahkan selanjutnya akan berkembang menjadi hak angket adalah lantaran Bupati H. Syamsari teramat rajim melakukan mutasi dan mutasi ASN dan terhadap guru yang konon sudah tidak sesuai aturan. dan lantaran sudah dianggap melanggar aturan, sehingga Bupati H. Syamsari mendapat teguran dari Komisi ASN dan juga mendagri namun tidak diindahkan. Dan apakah ini yang di maksud sebahagian mesyarakat sebagai kebijakan se-mau gue (Baca: Ero’-Ero’..?). entahlah.
Terkait dengan hal tersebut diatas sangat jelas tidak sejalan dengan Misi Bupati Takalar poin 1. Menerapkan Tata Kelola Pemerintahan Yang efektif, bersih, Akuntabel dan Demokratis.
Pertanyaannya. Apakah dengan bergulirnya mutasi setiap saat dan bahkan kapan saja adalah merupakan formula dalam rangka terapan tata kelola pemerintahan yang efektif ?, jababnya mungkin yang paling pas, adalah bukanlah sebuah efektifitas. Namun telah menimbulkan keresahan bagi para ASN dan juga para guru karena selalu di hantui oleh kata yang namanya “Mutasi”.
“Nia’ mo seng Mutasi beng.” Kalimat ini yang begitu gampang terdengar dan terucap selama Bupati Takalar H. Syamsari menjadi Nahkoda pemerintahan.
“Selama Pak Syamsari jadi Bupati, sudah tiga kali ma’ di mutasi.” Ungkap seorang ASN kepada pembaharuanpost.com. Jumat Kemarin, yang identitasnya sementara enggan di publis.
“Apakah memang hàk angket ini mengada ada seperti yg banyak dipersoalkan orang. Dan apakah hak angket ini akan merugikan.dan memyusahkan rakyat sehingga ditolak mati2an oleh sebagian wakil rakyat dgn alasan tidak prosedural padahal mereka tdk mengikuti prosedurnya. Namun kami para pengusul dan pendukung hak angket melihat bahwa ini adalah sebuah proses demokrasi yg merupakan upaya perbaikan terhadap jalannya pemerintahan.” Tulis Andi Noor Zaelan politisi PDI Perjuangan yang tidak lain adalah ketua Fraksi Takalar Hebat melalui akun FB nya. (Red)
Leave a Reply