class="entry-header mh-clearfix">

SEPERNAS TAKALAR PERTANYAKAN KEBIJAKAN SEKDA ATAS KUCURAN DANA BANSOR KE DW.

PEMBAHARUAN POST MENERIMA LAYANAN PEMASANGAN IKLAN DEMI KESUKSESAN DAN KEBERHASILAN USAHA ANDA

PP. Takalar. Maraknya kembali perbicangan terkait masalah Bansos di Takalar, yang semakin viral di diskusikan lantaran Sekda Takalar H. Arsyad.MM, memberikannya kepada Dharma Wanita yang sangat di ketahui bahwa di ketua oleh Hj. Hamsyiah Hamzah. SH, yang merupakan isterinya. Menimbulkan ragam tanya.

Sangat diketahui bahwa Bansos pernah menjadi masalah dan heboh, ketika tahun 2013 lalu menjadi temuan BPK RI karena konon melabrak aturan. Nah sekarang di munculkan kembali. Pertanyaannya, kenapa hanya di berikan kepada Dharma Wanita saja, sedangkan yang lainnya seperti BNK, GOP-TKI, KPAD, PMI, KNPI, Korpri, serta PKK yang juga pernah menikmati dana tersebut, sudah tidak di berikan. Apa masalahnya. Padahal beberapa tahun lalu termasuk pemberian kepada Dharma Wanita termasuk di permasalahkan.

Apakah lantaran Suaminya yang menjabat selaku Sekda sehingga gampang mendapatkan fasilitas banntuan tersebut ?. sepertia apa yang diaungkapkan Direktur LSM Gergaji H. Imran Radjab Mursali “ Suaminya kan adalah ketua TAPD. Seharusnya tahu bahwa Dharma Wanita tidak boleh mendapatkan anggaran berturut-turut. Berarti dia (Baca: Sekda) sengaja melanggar hukum.” Ungkap Direktur Eksecutive Gergaji di depan Warung Pojok Simpang DPRD-SMA 3 Takalar. (Jumat. 01-11-2019). Lalu.

Menanggapi hal tersebut.  Senada dengan Direktur Gergaji. Wakil Ketua Sepernas (Serikat Pers Reformasi nasional) Takalar  Haeruddin Nompo juga angkat bicara.” menduga ada nya aliran dana Bansos  yang cepat di cairkan karna hubungan antara pak sekda dan ketua dharma wanita kab takalar adalah karena istrinya. Dan semoga tidak untuk di pergunakan kepada kepentingan pribadi. Karena seharusnya harus di fungsikan untuk kepentingan masyarakat dan itulah peruntukan dana bansos setahuku. Harap Haeruddin Nompo. (Sabtu: 09-11-2019)

Kalau memang bantuan dana hibah Bansos yang telah di kucurkan kepada Dharma Wanita telah terindikasi melabrak aturan, apalagi dikucurkan dua tahun berturut-turut. Berarti Sekda Takalar selaku ketua TAPD telah salah kaprah dalam mengangambil kebikjakan dan seyogyanya harus tetap di permasahkan karena dana tersebut adakah milik rakyat, seharusnya dapat dipergunakan untuk kepentingan masyarakat.(Pp) ,[“p@�Æ�m

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*