class="entry-header mh-clearfix">

RDP OPD Dan DPRD Takalar diRuang Komisi I diLarang Ada Wartawan

PEMBAHARUAN POST MENERIMA LAYANAN PEMASANGAN IKLAN DEMI KESUKSESAN DAN KEBERHASILAN USAHA ANDA

PP. Takalar–Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ,Inspektorat Daerah Kab. Takalar ,Kepala Badan Kepegawalan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPPSDM) Takalar ,Camat Galesong Utara Kab. Takalar ,Camat Polombangkeng Utara Kab. Takalar Penjabat Desa Sampulungan, Kec. Galesong Utara, Kab. Takalar yang di laksanakan di ruang komisi I DPRD,Berlansung tertutup dan wartawan pun tidak di biarkan meliput kegiatan DPRD Takalar

Di ketahui banwaha,anggota DPRD Takalar bersama OPD melaksanakan,” Rapat tindak lanjut Putusan PTUN Makassar terkait pemberhentian Aparat Desa Sampulungan, dan Evaluasi progres PAW Kepala Desa Ko’mara.

“Dari pantauan awak media di Gedung DPRD Kabupaten Takalar jl.jendral Sudirman Kelurahan Kalabbirang kecamatan Pattallassang kabupaten Takalar, pada hari Senin tanggal 11 November 2019 jam 10:00 WITA sedang berlansung rapat di ruang komisi 1 DPRD takalar.

Dalam ruang komisi 1 tersebut sudah terlihat semua nama yang tertera di undangan rapat telah hadir dan wartawan pun antusias untuk meliput kegiatan tersebut sesuai dengan undang-undang keterbukaan informasi publik nomor 40 tahun 2004,”

”Sebelum melanjutkan rapat ini maka harus di sepakati dulu pimpinan bahwa rapat itu ada dua macam, ada yang terbuka dan ada yang tertutup, dan saya usulkan bahwa bagaimana kalau keluar dulu wartawan sebelum kita mulai,” usul H.Amiruddin Mami Anggota DPRD Kabupaten Takalar dari fraksi Takalar Habat

“Lansung ketua komisi I DPRD Takalar H.Nurdin HS dari fraksi PPP menanggapi hal tersebut,” minta tolong Dinda agar bisa meninggalkan tempat,silahkan ambil dokumentasi gambar baru keluarki,”(red)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*