RAPAT YANG DI PRAKARSAI LURAH TAKALAR, SOAL RENCANA PENAMBANGAN PASIR DI MASALLENG TAK DI HADIRI PIHAK PENAMBANG DAN WARGA YANG MENDUKUNGNYA.

PEMBAHARUAN POST MENERIMA LAYANAN PEMASANGAN IKLAN DEMI KESUKSESAN DAN KEBERHASILAN USAHA ANDA

PP. Takalar. Bertempat di Ruang pertemuan kantor camat Mapsu, kab. Takalar Sulsel, Lurah Takalar Rusdy Abdullah mencoba menfasilitasi Tokoh masyarakat, LSM, ahli waris, serta pihak perusahaan yang berencana melakukan penabangan pasir dengan dalih mengeruk empang. Namun pertemuan tersebut tidak membuahkan hasil. Pihak pemilik lahan dan perusahaan hingga pertemuan berakhir tidak hadir, tanpa konfirmasi. (Jumat: 03-11-2017).

Pertemuan yang di pandu langsung oleh Lurah Takalar, di dampingi Kasi Pemerintahan Kecamatan, pihak Koramil serta waka polsek. Tidak menenui titik temu, lantaran warga yang menandatangani persetujuan lokasi penambangan yang berjumlah 35 orang, hanya di hadiri oleh Tiga orang saja. Sehingga di sepakati pertemuan di tunda hingga batas waktu yang tidak pasti.

Lurah Takalar Rusdy Abdullah dalam sambutan singkatnya mengungkapkan bahwa pertemuan ini dia lakukan untuk menghindari hal yang tidak di inginkan sebelum aksi penambangan di lakukan, termasuk kelengkapan izin dan tanggapan masyarakat mengenai dampak yang akan di timbulkannya.

Sedangkan Waka Polsek Mapsu Achmad Kumbara menjelaskan bahwa, ada beberapa hal yang aneh dari bundel perusahaan yang perlihatkan, selain keterangannya bertulis pencetakan sawah baru, sedangkan keterangan lainnya adalah pembuatan empang. Jadi dalam berkas ini saja sudah terjadi kotraversi. Termasuk izin lainnya belum lengkap.

Menanggapi hal tersebut. Alwi Latif Dg. Ngalli dari LPM Kelurahan Takalar, mengungkapkan bahwa pada dasarnya kami tidak mempersoalkan cara orang berusaha, namun yang sangat penting mereka harus melengkapi semua aturan perizinannya. Namun jikalau aturan yang mendukung kegiatan itu tidak ada, maka hal tersebut akan menuai masalah.

Mencermati profil perusahaan yang akan melakukan penambangan di Lingkungan masalleng tersebut yang proses administrasinya belum lengkap termasuk belum memiliki izin Amdal dan izin penjualannya. Serta adanya tanda tangan masyarakat yang mencurigakan lantaran tidak melibatkannya masyarakat Masalleng sebagai warga yang akan berdampak langsung. Serta adanya komplen dari warga atas bubuhan tanda tangannya lantaran tidak mengetahui bahwa lokasi itu akan di jadikan area tambang. Maka di sangat di harapkan kepada pemerintah setempat dalam hal ini Lurah dan Camat Mapsu agar berhati-hati mengambil sikap dalam memberikan lampu Hijau bagi pihak penambang untuk melakukan aktivitasnya.

Banyak contoh kasus. Lantaran akibat penambangan, fasilitas jalan yang di biayai pemerintah Milyaran Rupiah akan rusak, diakibatkan oleh lalu-lalangnya kendaraan pengangkut material dengan beban yang berat. seperti yang terjadi di Desa Ujung baji Sanrobone, serta Lempong dan Bontomanai di Mapsu. (Red)

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*