class="entry-header mh-clearfix">

PORSI DAN VERSI JURU BICARA (4) Oleh: Sarjono, S.I.Kom

PEMBAHARUAN POST MENERIMA LAYANAN PEMASANGAN IKLAN DEMI KESUKSESAN DAN KEBERHASILAN USAHA ANDA

PP. Opini. Juru bicara kepala daerah adalah pejabat yang ditunjuk oleh gubernur, bupati dan walikota yang berfungsi menyampaikan berbagai komentar resmi atas nama gubernur, bupati dan walikota.

Di pemerintahan daerah negara-negara demokratis yang maju, komunikasi politik merupakan keharusan. Kepala daerah mestinya memiliki tim komunikasi politik yang tak sekedar menjadi juru bicara, tapi juga berperan sebagai ahli membangun citra lewat media ( spin doctor). Tim ini bertugas merumuskan topik apa yang harus dikomentari, bagaimana mengomentarinya, sampai pada pemilihan tempat dan waktu yang tepat untuk menyampaikannya. 

Gagasan di atas niscaya disikapi dengan sesegera mungkin oleh kepala daerah. Terlebih setelah Kementerian Dalam Negeri mengajak instansi kehumasan baik di lingkungan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk menjadi juru bicara pemerintah yang baik. 

Petugas humas di daerah tidak hanya meliput kegiatan dari daerah saja tetapi juga sebagai juru bicara kepala daerah guna menyuarakan apa yang dikerjakan kepala daerah. Juru bicara juga mesti menetralisir dan merespons cepat atas pemberitaan tidak benar seperti hoaks, fitnah dan ujaran kebencian.

Mencermati dinamika kepemerintahan daerah belakangan ini, keberadaan juru bicara kepala daerah menjadi isu yang menarik untuk ditakar kemanfaatannya. Sebab selama ini, di lingkungan pemda di NTB belum ada lembaga yang piawai dan bisa menjembatani komunikasi serta informasi program kepala daerah dengan rakyat, sehingga kebijakan dan program kegiatannya banyak diserap dan dipahami secara parsial. Kondisi ini kemudian membuat pengangkatan juru bicara gubernur, bupati dan walikota menjadi tuntutan yang cukup strategis. Lantaran juru bicara menjadi orang yang diberikan otoritas memastikan kebijakan, program kerja dan kegiatan kepala daerah bisa disosialisasikan secara lebih kreatif, modern dan demokratis.

Secara fungsional, memang diperlukan keberadaan lembaga yang fokus dalam melaksanakan sosialisasi program kerja kepala daerah secara tepat sehingga mudah diterima masyarakat. Selain dapat meningkatkan kinerja dan mempercepat realisasi program kerja utama kepala daerah, juga menciptakan iklim tatakelola kepemerintahan yang baik.

Di satu sisi, rencana-rencana program pembangunan dapat berlangsung dengan baik perlu dukungan lembaga kehumasan yang kuat dan memiliki kapasitas yang memadai dalam menjembatani komunikasi dan informasi program kepala daerah kepada segenap lapisan masyarakat. Sementara di lain sisi, keberlangsungan agenda kegiatan kepala daerah kerap diterpa isu-isu miring sehingga perlu pelurusan terhadap informasi yang berkembang di tengah masyarakat maupun di pelbagai kanal media.

Kriteria Jubir

Begitu pentingnya keberadaan juru bicara dalam mendukung siklus kepemerintahan daerah. Namun, mencari orang yang pantas menduduki posisi tersebut tidaklah mudah. Butuh orang yang multitalenta, berwawasan luas, penampilannya luwes dan menarik, pembawaan tenang dan taktis, komunikatif, fleksibel dan dikenal oleh masyarakat.

Menurut pakar komunikasi politik UI Hamdi Muluk, salah satu kriteria jubir ialah orang yang berasal dari lingkungan dekat kepala daerah. Juru bicara harus bisa membangun chemistry dengan kepala daerah. Sehingga lebih baik dari orang dekat karena juru bicara harus dipercaya dan mengetahui seluk beluk kegiatan sehari-hari kepala daerah.

Seorang juru bicara kepala daerah harus menguasai cara-cara berbicara di depan publik, aspek kedaerahan dan politik, juga memiliki kredibilitas yang terpercaya.

Dalam pada itu, posisi juru bicara kepala daerah cukup vital dalam siklus pemerintahan daerah, terutama dalam situasi yang kurang stabil. Terlebih jika seorang kepala daerah masih punya kekurangan dalam menyampaikan pendapat kepada publik.

Melengkapi kekurangan tersebut, maka setiap informasi yang akan disampaikan kepada publik harus dirancang sepenuhnya oleh tim komunikasi untuk mencegah blunder atau mengantisipasi pernyataan yang kemungkinan menuai kontroversi.

Dalam kaitan itulah, sikap dan kebijakan kepala daerah perlu dirancang sebelum didengar publik dan menjadi ranah juru bicara. Ini lantaran tak efektif jika kepala daerah yang menyampaikannya. Sementara pemberitaan terkait kebijakan kepala daerah akan simpang siur kalau dibiarkan begitu saja tanpa ada tim yang menangani secara khusus dengan pola satu pintu.

Memang, segala sesuatu yang akan disampaikan ke publik mestinya disaring dan dirancang terlebih dahulu sebelum kemudian disampaikan oleh juru bicara. Sebab merujuk pengalaman daerah lain, kekuatan kepala daerah sebetulnya ada pada dukungan publik. Dalam kaitan inilah komunikasi politik penting dikelola secara terorganisir, sistematis dan masif untuk mengantisipasi terjadinya situasi blunder hanya lantaran tidak bisa mengatur pernyataan politik yang elegan.

Hal lain yang tak kalah penting berkaitan dengan membangun koordinasi antarlembaga daerah yang mesti harus diperbaiki untuk menghindari pernyataan yang tidak sesuai dengan porsi maupun versinya. Semoga bermanfaat.

Oleh: Sarjono, S.I.Kom (Pranata Humas dan Protokol Setda Kab. Lombok Utara)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*