class="entry-header mh-clearfix">

. PILKADES BERINTEGRITAS TANGGUNGJAWAB BERSAMA Oleh : Sarjono.

PEMBAHARUAN POST MENERIMA LAYANAN PEMASANGAN IKLAN DEMI KESUKSESAN DAN KEBERHASILAN USAHA ANDA

PP. Opini. Kepastian waktu pelaksanaan pilkades serentak 2019 di Kabupaten Lombok Utara sampai saat ini memang belum ditetapkan pemerintah daerah setempat. Namun menjelang waktu hari pemungutan suara pada hajatan pesta demokrasi pilkades mendatang, peristiwa dan tahapan pilkades sangat perlu diantisipasi semua pihak. Di antaranya rapat terbuka dengan massa yang banyak serta masa tenang. Kedua momen ini justru acapkali menjadi periode mempengaruhi pemilih yang sesungguhnya.

Rapat terbuka adalah pertemuan umum penyampaian visi-misi dan program dengan jumlah peserta yang susah dibatasi. Dengan menggunakan tempat publik, maka aspek pertemuan antara pendukung calon atau dengan aksi lainnya sangat perlu diantisipasi. Pada akhir masa kampanye, masing-masing kandidat, pendukung dan kelompok masyarakat akan berusaha menunjukkan kekuatannya masing-masing. Sementara masa tenang merupakan waktu dimana masyarakat pemilih mempelajari semua informasi terkait latar belakang setiap calon, membandingkan dan menentukan pilihan. Catatan atas waktu empat bulan mendengar dan menyaksikan  gagasan membangun desa dari calon dicermati dalam masa tenang untuk kemudian pemilih menentukan pilihan pribadinya. Seringkali masa tenang justru menjadi masa dari praktik kampanye yang sesungguhnya.

Fenomena lain, terjadi peningkatan suhu politik di masyarakat pemilih akibat dari persaingan intensif antar calon dan pendukungnya. Akan muncul potensi tindakan pelanggaran pilkades yang meninggi mendekati pelaksanaan hari pemungutan suara. Di antara potensi pelanggaran tersebut antara lain:

Pertama, ucapan intimidatif, ujaran kebencian dan saling serang dengan materi pemberitaan bohong. Dengan menggunakan teknologi informasi dan media sosial, materi kampanye negatif tanpa sumber menyebar tanpa filter. Kecepatan  penyebaran informasi sama cepat dengan tingkat potensi kepercayaan pembacanya. Penyebaran kampanye negatif tersebut sama sekali tak dapat diantisipasi apalagi ditindak oleh panwas pemilihan secara langsung. Instrumen pengawasan yang disediakan kurang cukup mampu mengimbangi kecepatan penyebaran kampanye negatif tersebut, sehingga perlu banyak pihak yang harus diajak bekerja sama.

Kedua, logistik pemungutan suara kerap juga bermasalah. Seluruh alat dan bahan pendukung pemungutan suara disiapkan menjelang hari pemungutan suara. Dengan letak geografis yang berbeda, panitia penyelenggara pemilihan perlu memastikan bahwa logistik pemungutan suara tepat waktu, tepat jumlah dan tepat kualitas. Tepat waktu berarti logistik sudah siap didistribusikan ke TPS sehari sebelum pemungutan suara dilaksanakan dan disimpan di tempat yang sangat aman.

Tepat jumlah berarti jangan sampai ada logistik yang mengalami kelebihan atau kekurangan karena jelas akan dapat menggangu proses pemungutan suara dan bisa saja akan memicu potensi penyalahgunaan. Tepat kualitas berarti setiap surat suara dipastikan dalam kondisi yang layak untuk digunakan dan sampai ke TPS tanpa mengalami perubahan kondisi.

Ketiga, bahan dan alat peraga kampanye yang masih ada. Seluruh alat peraga dan bahan kampanye milik calon baik yang resmi atau yang tidak resmi sepatutnya sudah dibersihkan saat masa tenang. Kondisi ini semakin membuat masyarakat pemilih nyaman dan menjamin kebersihan dan keindahan zona pilkades. Jika pada masa kampanye alat peraga kampanye masih berada dalam tempat publik maka kerapkali menimbulkan potensi saling tuduh antar pendukung calon terhadap proses pembersihan alat peraga kampanye tersebut. Panitia, Panwas dan Aparat Pemerintah harus memastikan terjalinnya kerjasama yang koordinatif guna membersihkan semua alat peraga kampanye untuk mengembalikan kondisi ruang publik seperti sediakala.

Keempat, politik uang. Dalam tensi perebutan suara pemilih, proses politik transaksional baik pemberian uang atau barang dalam berbagai modus sangat mungkin terjadi. Misalnya dari yang paling sederhana yaitu pemberian uang dan barang hingga praktek yang terselubung seperti pemberian pulsa, pemberian fasilitas lain dan sejenisnya. Semakin mendekati hari pemungutan suara, cara mempengaruhi pilihan masyarakat pun semakin beragam. Cara paling primitif dalam mempengaruhi pemilih adalah dengan cara memberi uang dan atau barang untuk mempengaruhi pilihan masyarakat. Semakin tinggi tensi persaingan, maka praktik-praktik transaksional pun semakin kuat.

Kelima, jaminan hak pilih. Tujuannya untuk memperbaiki sistem administrasi kependudukan melalui daftar pilkades menimbulkan potensi kehilangan hak pilih. Persis pilkada, penggunaan e-KTP sebagai syarat memilih dan Surat Keterangan bagi pemilih non-KTP elektronik membedakan pola pemutakhiran data dan proses pemungutan suara.

Proses pendataan pemilih seperti ini berkontribusi penting terhadap proses perbaikan administrasi kependudukan. Konsekuensinya, maka kebijakan pemberian Surat Keterangan bagi pemilih non-KTP elektronik memerlukan Dinas Dukcapil dalam pemutakhiran data pemilih pilkades. Koordinasi intensif dan pelayanan yang maksimal menjadi tantangan pemenuhan hak pilih bagi setiap warga.

Proses perekaman yang masih terkendala serta tanggung jawab memberikan fasilitas Surat Keterangan kepada warga yang belum melakukan perekaman e-KTP dengan variasi wilayah yang berbeda-beda akan dapat menimbulkan potensi kehilangan hak pilih. Oleh karenanya, maka dibutuhkan pengawasan yang optimal untuk memastikan setiap warga yang punya hak pilih dapat menggunakan haknya.

Keenam, dana kampanye terselubung.  Menjamin terciptanya pilkades yang berintegritas, seluruh calon sebetulnya seyogianya menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) seperti dalam penyelenggaraan pilkada. Pengalaman pilkades 2017 menunjukkan, tidak jelasnya jumlah, sumber dana berikut transparansi dana kampanye setiap calon menjadi permasalahan tersendiri.

Dalam konteks ini, maka ketiga varian dana kampanye menjadi bagian yang  penting dalam prosesi pilkades guna mencerminkan jumlah penerimaan dan pengeluaran selama masa kampanye. Namun demikian, panitia dan auditor hanya dapat melakukan pemeriksaan terhadap kepatuhan dan akuntabilitas dari laporan yang disampaikan. Inilah sebetulnya sumber dari politik transaksional. Praktik politik uang terjadi akibat pembiayaan kampanye yang tidak dilaporkan seluruhnya oleh calon dan ‘kontributor’ pada saat melakukan pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan rapat terbuka. Interaksi dengan pemilih yang cukup intensif dan dorongan untuk kampanye secara langsung berpotensi terhadap peningkatan politik transaksional tersebut.

Batasan maksimal terhadap nilai bahan dan biaya kampanye seringkali tidak cukup efektif dalam praktiknya, yaitu dengan menurunkan harga bahan dan biaya kampanye tersebut. Politik uang pada akhirnya berkelindan dengan bahan dan biaya kampanye yang dikeluarkan. Oleh karena itu, diperlukan adanya pengawasan dana kampanye yang dapat menghasilkan data pembanding atas laporan yang disampaikan oleh calon. Tingkat transparansi pengeluaran calon disandingkan langsung dengan hasil pengawasan berapa pengeluaran yang dilakukan.

Dalam menciptakan pelaksanaan pilkades yang berintegritas, semua pihak punya tanggung jawab masing-masing. Panyelenggara pilkades perlu memastikan seluruh logistik pemungutan suara sudah siap dan petugas pelaksananya mempunyai pengetahuan yang memadai untuk melaksanakan tanggung jawabnya dengan kemandirian yang tinggi.

Calon bersama tim sukses dan pendukung harus menahan diri dan tidak melakukan kampanye yang dilarang oleh regulasi perundang-undangan. Hal prinsip yang niscaya diatensi calon dan tim suksesnya yaitu mengedepankan kebijaksanaan dengan cara-cara yang baik, mengajari para pendukung dan mengedukasi pemilih guna menentukan pilihan berdasarkan program yang disajikan, bukan lantas dengan menyebarkan fitnah terlebih lagi dengan praktik politik uang.

Sebab, demokrasi subtansial itu jauh lebih penting dari mempolitisir prosedur pemilihan. Stabilitas harga cabe lebih dirasakan rakyat ketimbang mengetik status di media sosial. Pilkades jadi medium paling dekat mewujudkan pencerdasan masyarakat melalui proses demokrasi lokal menuju masyarakat berkemajuan. Semoga!

(penulis adalah mantan ketua IPMLU Jogjakarta) age

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*