class="entry-header mh-clearfix">

PEMERANAN KIPRAH GENERASI MILENIAL UNTUK PILKADES BERMARTABAT Oleh: Sarjono, S.I.Kom

PEMBAHARUAN POST MENERIMA LAYANAN PEMASANGAN IKLAN DEMI KESUKSESAN DAN KEBERHASILAN USAHA ANDA

PP, Opini – Agenda politik lokal pemilihan kepala desa dalam rentang enam tahunan akan digelar secara serentak di Kabupaten Lombok Utara pada 21 Nopember 2019. Sejarah baru kali kedua bagi masyarakat desa di daerah otonomi berusia sebelas tahun ini untuk mengikuti pilkades dengan sistem pemilihan serentak setelah yang pertama dihelat pada 2017. Dengan pilkades serentak, panitia pemilihan dan pemerintah daerah setempat dapat menargetkan adanya efisiensi waktu termasuk memangkas kuantifikasi agenda kontestasi demokrasi elektoral desa dalam periodisasi enam tahunan. Dengan sistem pemilihan serentak, separoh atau seluruh masyarakat di suatu daerah kabupaten cukup datang sekali ke TPS untuk menyalurkan hak pilihnya. Namun hal yang paling penting diatensi terkait dengan kualitas pelaksanaan pilkades.

Meski sisi lain dari pemilihan serentak dapat mengefisiensi dan mengurangi jumlah pemilihan. Tapi praktek politik yang dilakukan para kontestan hingga kini masih saja menimbulkan ‘riak-riak’ politik nirdemokrasi di tengah masyarakat, terlebih lagi bagi mereka yang masih awam dengan dunia politik. Mewujudkan suksesi pemilihan kepala desa dengan sistem pemilihan serentak memerlukan kerja keras dari semua elemen masyarakat terutama pihak penyelenggara baik Panitia maupun Pengawas Pemilihan agar meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terutama mereka yang berada di pelosok-pelosok kampung. Cara lain, menggandeng ormas-ormas yang memiliki basis kultur dan struktur di berbagai dusun untuk secara kolektif mewujudkan pilkades yang damai, kondusif, sehat dan bermartabat. Di satu sisi, sosialisasi ini dimaksudkan agar mereka memahami hakikat atau tujuan dari penyelenggaraan pilkades. Di sisi lain, kegiatan sosialisasi menjadi niscaya dilakukan untuk memberikan pemahaman pentingnya mengenal calon bagi masyarakat yang memiliki hak pilih agar output pilkades dapat melahirkan pemimpin-pemimpin yang memiliki komitmen tinggi dalam membela dan memperjuangkan kepentingan masyarakat. Karenanya pilkades yang sehat dan bermartabat dapat diwujudkan dengan partisipasi dan kesadaran penuh masyarakat.

Bersamaan dengan hal ihwal kepemiluan, kini daerah kita memasuki era digitalisasi di mana setiap individu masyarakat di Lombok Utara dapat dipastikan memiliki alat komunikasi elektronik. Lain lagi dengan mereka yang selalu aktif menggunakan media sosial sebagai sarana berkomunikasi dan berkirim pesan untuk kepentingan sehari-harinya. Maka, kesempatan bagi penyelenggara pilkades dan pemerintah daerah melibatkan mereka untuk ambil bagian menyosialisasikan agenda-agenda politik terutama terkait dengan pilkades mendatang. Tentu kita semua berharap segmen ini bisa dimanfaatkan oleh Panitia dan Pengawas dengan mengajak mereka secara aktif melakukan sosialisasi terkait pelaksanaan pilkades dan pentingnya memilih calon yang berintegritas dan berkepedulian kepada masyarakat. Sebab untuk mewujudkan pilkades yang sehat dan bermartabat masyarakat harus terlibat secara aktif termasuk “generasi milenial”. Istilah milenial identik dengan sekelompok pemuda yang memiliki kecendrungan labilitas, apatisitas dan emosionalitas. Labilitas lantaran mereka kerap memandang pemilu lokal di aras desa tidak memiliki kohesi dengan aktifitas kesehariannya. Sementara apatisitas berkaitan dengan pandangan mereka yang menganggap pilkades secara periodik tidak merepresentasikan keterwakilan dari apa yang mereka inginkan sehingga mereka enggan terlibat dalam aktifitas kepilkadesan (baca: golongan putih). Sikap emosionalitas disandangkan pada kelompok ini lantaran mereka rata-rata memiliki kecenderungan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Termasuk kelompok yang sering memaksakan kehendak pribadi untuk melakukan apa saja yang diinginannya. Kini, saatnya kita memandang mereka sebagai bagian penting yang niscaya dilibatkan dalam proses-proses politik dengan mengikutsertakan mereka mengambil keputusan dengan cara berdemokrasi. Ini perlu diatensi lantaran demokrasi itu sendiri bukanlah milik segelintir orang, melainkan hajat dan kebutuhan kita bersama. Terlebih lagi, kaum milenial notabebe pemilih pemula sehingga harus lebih diberdayakan.

Partisipasi Politik Generasi Milenial                                                                                                                                  

Keberadaan kaum milenial tidak dapat ditampik sebagai bagian dari proses berdemokrasi di bumi Tioq Tata Tunaq. Segmen pemilih dari kalangan milenial diharapkan memberikan kontribusi dan partisipasi untuk mendorong pilkades mendatang dapat berlangsung damai dan kondusif sehingga kita dapat melahirkan pilkades yang sehat dan bermartabat. Posisi kaum milenial dalam konteks ini perlu diperhitungkan pada tahun politik pemilihan kepala desa di Lombok Utara kedepan lantaran jumlahnya yang cukup signifikan. Di samping itu dalam keseharian, mereka selalu update dengan teknologi serta ramah dengan media sosial. Mereka tentu menjadi bagian penentu dari kemajuan dan keberhasilan dalam pelaksanaan pilkades. Berdasarkan data Dinas Dukcapil setempat, segmen kaum milenial mencapai 40 persen lebih dari jumlah rerata jiwa penduduk di setiap desa (memiliki hak pilih) dari jumlah total populasi penduduk yang memiliki hak pilih di Lombok Utara. Hal ini berarti antara 35-41 persen posisi generasi milenial punya pengaruh besar untuk menentukan pilkades yang sehat, selain arah dukungannya menentukan siapa yang memenangi pemilihan kepala desa.

Partisipasi politik kaum milenial tentu sangat substansial, pasalnya dari sisi persentasi jumlah saja, kelompok ini sangat signifikan menyumbang suara dalam gawe politik pilkades serentak pada minggu keempat bulan Nopember mendatang. Eksistensinya yang cukup signifikan membuat mereka banyak dilirik beberapa calon kepala desa yang akan berkompetisi. Pendekatan kepada generasi milenial misalnya, dapat kita lihat dari tagline pemberitaan di media sosial. Cukup masuk akal bilamana kelompok ini diharapkan dapat mendorong perwujudan pilkades yang sehat dan bermartabat pada gelaran pilkades nanti. Indikator pilkades yang sehat dan bermartabat, diantaranya pertama, tim sukses dan pendukung calon mengedepankan etika dalam proses kampanye, memoles elektabilitas calon di hadapan warga dengan cara-cara yang etik dan santun. Kedua, pemilih selektif dalam menentukan pilihan, dalam arti calon-calon yang mereka pilih sudah pasti memiliki rekam jejak yang baik, dan tidak terlibat dalam tindakan kriminalitas. Ketiga, memilih berdasarkan hati nurani dan mampu mencegah praktek politik uang atau paling tidak mampu meminimalisir praktek “money politic”. Dengan kata lain, tidak memberi ruang terhadap praktik peraupan suara dengan cara “money politic” dan cara-cara culas lainnya.

Itulah kiranya gambaran idealitas sebuah pilkades yang sehat dan bermartabat. Harapan-harapan di atas mesti dapat disinergikan secara kolektif melalui kiprah berbagai elemen masyarakat: dari kelompok elit hingga kaum alit. Lantaran pilkades bukanlah kepentingan seorang calon saja untuk sekedar berkuasa dan menguasai, tapi pilkades sebenarnya harus dimaknai sebagai sarana manifestasi “common bonum” atau kemakmuran dan ketentraman bersama bagi masyarakat di desa.

Dalam pada itu, rilis laporan dari berbagai lembaga riset terutama di pemilu serentak pada 17 April 2019 menunjukkan bahwa pemilih pemula didominasi ‘swing voters’ dan ‘apathetic voters’. Pelibatan mereka dalam agenda-agenda politik nasional, daerah hingga desa sangat dibutuhkan untuk menghindari sikap apatis dan sikap cuek tersebut. Alasan logis pelibatan mereka lantaran dari sisi jumlahnya, generasi ini cukup signifikan untuk menentukan output demokrasi lokal desa yang dilangsungkan pada 21 Nopember 2019.

Tidak sekedar jumlahnya yang lumayan besar (40%) dari jumlah pemilih keseluruhan di setiap desa, tetapi kaum milenial punya kelebihan tersendiri ketimbang pemilih lainnya, diantaranya mereka tergolong melek informasi dan selalu terkoneksi dengan jejaring sosial media dan digital, dan juga terkoneksi dengan internet. Media sosial yang kini menjadi salah satu mesin politik cukup “ampuh dan efektif” sebagai sarana propaganda politik maupun penetrasi isu-isu dalam kerangka mewujudkan demokrasi lokal desa yang sehat dan bermartabat.

Pada titik inilah, pemanfaatan potensi kaum milenial tak hanya memiliki sisi strategis secara kuantitas, namun juga menjadi penting untuk mendongkrak elektoral calon dengan tetap menjaga nilai-nilai demokrasi. Karena itu, pada bulan Nopember mendatang, generasi milenial dalam menghadapi pilkades sangat dinantikan kiprahnya serta posisinya menjadi salah satu faktor penentu dalam kesuksesan pilkades. Banyak pendekatan yang dapat  dilakukan kelompok usia ini, misalnya dengan memanfaatkan media sosial untuk berkirim pesan (persuasif) untuk terlibat dalam proses politik yaitu datang ke masing-masing TPS dengan menyalurkan hak politik yang dimiliki. Dan, pada saat yang bersamaan juga diperlukan literasi media yang massif untuk memberikan edukasi kepada masyarakat melalui cara-cara yang kreatif dan inovatif agar masyarakat bijak menggunakan media sosial serta dapat terhindar dari berita-berita bohong dan ujaran-ujaran kebencian.

Dengan demikian, pilkades (pemilu desa) yang sehat dan bermartabat akan dapat termanifestasi dengan adanya partisipasi aktif dan kesadaran penuh semua komponen masyarakat dengan cara-cara yang santun serta mengedepankan etika berdemokrasi termasuk di dalamnya generasi milenial pada perhelatan pilkades yang akan datang. Semoga

* Penulis adalah Pengurus KNPI KLU acons.o⚰�&

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*