class="entry-header mh-clearfix">

PEMBUATAN TALUD & JEMBATAN DI BIRING JE’NE DI DUGA MARK UP, DI MOHON KEPADA PIHAK TERKAIT UNTUK SEGERA MENINDAK LANJUTI.

PEMBAHARUAN POST MENERIMA LAYANAN PEMASANGAN IKLAN DEMI KESUKSESAN DAN KEBERHASILAN USAHA ANDA

PP. Takalar.Alokasi penggunaan Dana Kelurahan yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Kelurahan Takalar,  Kecamatan Mappakasunggu, Kab. Takalar, kembali menuai sorotan warga. Masalahnya lantaran anggaran yang di pergunakan untuk membangun talud dan jembatan di Lingkungan Biring Je’ne yang menelan biaya sebesar Rp. 57 Juta tersebut dengan Volume 40 meter di tengarai telah terjadi Mark Up anggaran oleh pelaksana.

Menurut beberapa warga Kelurahan Takalar bahwa pembangunan jembatan tersebut sebenarnya tidak harus menjadi prioritas. Selain dengan alasan jembatan kayu yang lama masih layak untuk di gunakan apalagi jalan dimana jembatan yang di bongkar hanyalah merupakan jalan alternatif. Padahal masih banyak lokasi yang berada pada area pemukiman yang mendesak untuk segera di benahi, apalagi untuk menghadapi musim penghujan yang segera akan datang.

“ Apakah karena jalan alternatif itu karena menuju Rumah ketua LPM sehingga harus di bangun dan di perbaharui ?. ini proyek di duga kong kali kong.” Ungkap Budiman Rapi tokoh pemuda yang sangat berpengaruh di Kelurahan Takalar, kepada pembaharuanpost.com ketika bincang – bincang  di DJ shop (Minggu Malam: (17-11-2019) lalu.

“ sebenarnya andai kegiatan tersebut di padat karyakan kepada warga. Mungkin ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, karena mereka turut menikmati dana pembangunan yang masuk. Tapi itu pun lokasinya harus tepat sasaran bagi area pemukinan yang mendesak untuk di benahi.” Usul Budiman Rapi.

Melihat kondisi yang ada memang patut di pertanyakan dan menimbulkan kecurigaan, sehingga sangat di duga bahwa pembuatan talut dan jembatan dengan anggaran Rp. 57 juta memang terindikasi terjadi penggelembungan anggaran. Apalagi voume kerja yang di laksanakan hanya sebesar 40 meter. Berarti jika di kalkulasi setiap meternya menelan biaya Rp. 1.425.000, luar biasa.

Dari kenyataan tersebut akhirnya muncul kekecewaan dari warga kelurahan Takalar, sehingga papan informasi pelaksanaan kegiatan tersebut pernah di tulisi “Sundala” oleh orang tidak di kenal. Ini sebuah bukti ketidak puasa warga tehadap pelaksana dan kegiatan yang silaksanakan.

Menanggapi polemik  yang timbul. Abdul Qayyum dari Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Kab. Takalar.  Sebuah organisasi relawan terstruktur yang bermaskas di Jakarta mengungkapkan. “ ketika pebuatan talud dan jembatan memang telah terbuti menyalahi aturan dan terjadi penggelembungan anggaran atau mark up. Maka kami minta kepada pihak kejaksaan dan juga kepolisian untuk segera menurunkan tim untuk menyelidiki  kegiatan tersebut. Dan jikalau memang telah menemukan indikasi kuat. Mak Kami mengarapkan untuk menyeret semua yang terlibat untuk mempertanggung jawabkannya di depan hukum.” Ungkap Abdul Qayyum.

Perlu di ketahui bersama, bahwa penggunaan dan desa / kelurahan bukan hanya Kapolri yang meminta masyarakat untuk mengawasinya, tapi juga kementerian Desa selalu mengingatkan. Termasuk Presiden Jokowi sendiri menghimbau agar masyarakat turut serta mengawasinya. (Red)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*