class="entry-header mh-clearfix">

PELIBATAN TNI DALAM PENINDAKAN TERORIS BERPOTENSI MELANGGAR HAM.

PEMBAHARUAN POST MENERIMA LAYANAN PEMASANGAN IKLAN DEMI KESUKSESAN DAN KEBERHASILAN USAHA ANDA

PP. Nasional. Setara Institute meminta DPR RI mempercepat pengesahan RUU Antiterorisme. Namun, mereka menolak keras pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme seperti disebut dalam draf RUU Antiterorisme, karena dinilai berpotensi memunculkan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Ketua Badan Pengurus Setara Institute, Hendardi mengatakan, pemberantasan terorisme harus melalui pendekatan hukum pidana terpadu. Ia menentang keras apabila pemerintah memutuskan menggunakan pendekatan militer dalam penanggulangan terorisme dengan melibatkan TNI.

Ia menilai, usulan tersebut berbahaya. Khususnya membahayakan akuntabilitas sistem peradilan pidana dan berpotensi menggeser pendekatan hukum itu menjadi pendekatan militer dalam pemberantasan terorisme.

“Dampak perubahan pendekatan ini adalah pelanggaran HAM yang sulit dipertanggungjawabkan, karena dalam pendekatan keamanan, due process of law (pendekatan hukum) pada akhirnya cenderung diabaikan,” terang Hendardi di Jakarta, Senin (29/5/2017).

Selain itu, dia mengkritisi pernyataan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto dan Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Antiterorisme Muhammad Syafii, yang menepis kemungkinan pergeseran pendekatan hukum ke militer jika TNI dilibatkan dalam pemberantasan terorisme.

Wiranto pernah mengatakan, undang-undang itu meski melibatkan TNI tidak akan disalahgunakan. Dia memastikan objek hukumnya betul-betul ke pelaku terorisme dan jaringannya.

Sementara, politikus Gerindra M Syafii pernah berujar kalau semua fraksi sudah sepaham soal kewenangan TNI dalam RUU Antiterorisme.

“Pernyataan mereka harus dipandang sebagai upaya melemahkan sistem peradilan pidana terorisme,” tandas Hendardi.

Aktivis HAM tersebut mempertanyakan, bagaimana mungkin mandat reformasi selama hamper 19 tahun terakhir yang menuntut TNI profesional sebagai aparat pertahanan, kini diupayakan untuk kembali menjadi bagian dari penegakan hukum pidana terorisme.

“Ini usulan yang membahayakan. Pemberantasan terorisme adalah kewenangan Polri, keterlibatan TNI hanya dalam mekanisme perbantuan,” tegasnya.

Sebagaimana diketahui, pascaaksi bom bunuh diri di Kampung Melayu, Jakarta Timur, yang menewaskan lima orang, banyak pihak kembali mendorong DPR untuk mempercepat merevisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Terorisme. Namun, pengaturan pelibatan TNI dalam penindakan di draf RUU tersebut menuai pro dan kontra. (Tim Okezone / Senin, 29 Mei 2017 – 17:51 wib)

(fmi)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*