class="entry-header mh-clearfix">

MUTASI DINAS DUKCAPIL TAKALAR KEMBALI DI TOLAK KEMENDAGRI, RENCANA BUPATI TERANCAM GAGAL KEDUA KALINYA.

PEMBAHARUAN POST MENERIMA LAYANAN PEMASANGAN IKLAN DEMI KESUKSESAN DAN KEBERHASILAN USAHA ANDA

PP. Takalar. Ternyata kekuasaan itu berbatas. Hal ini dialami oleh Bupati Takalar Sulawesi Selatan. H. Syamsari. S.Pt.MM, yang selama ini terkesan doyan melakukan demosi dan mutasi, kali inipun akhirnya gagal melengserkan Hj. Farida.SH, M.Si selaku Kadis Dukcapil Kab. Takalar.

Masih belum terhapus dalam ingatan warga Takalar bahwa beberapa bulan lalu Hj. Farida.SH, M.Si selaku Kadis Dukcapil Kab. Takalar tiba-tiba dicopot dan di ganti oleh H. Abdul Wahab. S.Sos, M.Si. Namun lantaran di nilai tidak sesuai prosedur pencopotan tersebut, maka pemerintah Pusat memberikan sanksi menutup aplikasi penerbitan KTP, KK, serta segala urusan yang berhubungan dengan Dinas Dukcapil yang akhirnya berimbas pada Dinas-Dinas lainnya sehingga roda pemerintahan terkesan lumpuh. Dan masyarakat di buat resah karena kepengurusan dokumen berhenti total.

Kenyataan ini membuat Bupati Takalar H. Syamsari. S.Pt.MM,menyerah sehingga mengembalikan dan melantik kembali Hj. Farida.SH, M.Si, selaku Kadis Dukcapil (09-09-2019). Alhasil roda pemerintahan kembali berjalan normal dan kepentingan masyarakat dalam mengurus dokumen pada Dinas Dukcapil berjalan lancar kembali.

Namun apa kebijakan Bupati Takalar selanjutnya. Berselang sehari pelantikan Hj. Farida.SH, M.Si, selaku Kadis Dukcapil. Beredar informasi bahwa Bupati Takalar H. Syamsari. S.Pt.MM, melalui Gubernur Sulsel mengusulkan kembali Hj. Farida.SH, M.Si, untuk diganti dan mengirim beberapa nama yang antara lain H. Abdul Wahab. S.Sos, M.Si, serta Inspektur Inspektorat H. Yahe. Ini dibenarkan oleh Plt BKD Rahmansyah Lantara ketika itu.

Dan pemberhentian kembali Hj. Farida.SH, M.Si, selaku Kadis Dukcapil, dan mengangkat kembali H. Abd Wahab Muji untuk kedua kalinya (Jumat: 18-10-2019) pun mengalami kegagalan lantaran keluar surat Kemendagri Republik Indonesia nomor: 821.22/3303/DUKCAPIL tertanggal 17 Oktober 2019, yang di tanda tangani oleh Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prof. Dr. Zuldan Arif Fakrullah, SH. MH, yang menerangkan bahwa usulan mengganti Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Takalar Hj. Farida. SH, M.Si (demosi) tidak dapat kami terima.

Hal ini membuktikan bahwa rancangan dan cita-cita Bupati Takalar  H. Syamsari. S.Pt.MM, menempatkan kembali H. Abdul Wahab. S.Sos, M.Si, kemungkinan  gagal dan tidak membuahkan hasil untuk Mutasi pada Dinas Dukcapil Takalar untuk kedua kalinya.

Kenyataan ini menimbulkan sorotan tajam dari Direktur Gergaji Imran Aradjab Mursal lewat Medsos (FB) tertanggal 20 Oktober 2019(18.50 Wita). Bahwa,  Gergaji bersikap bahwa rezim pemerintahan saat ini tidak lagi wajib di patuhi, karena rezim ini juga tidak patuh terhadap pemerintah pusat.  Untuk itu gergaji kembali menyeru untuk melakukan perlawanan  terhadap rezim pemerintahan ini. (DM)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*