class="entry-header mh-clearfix">

MAPALHI SULSEL UNDANG KPK KE TAKALAR TERKAIT PENCAIRAN DANA PROYEK BETONISASI SENILAI RP.30,7 M YANG DIANGGAP BERMASALAH.

PEMBAHARUAN POST MENERIMA LAYANAN PEMASANGAN IKLAN DEMI KESUKSESAN DAN KEBERHASILAN USAHA ANDA

PP. Takalar. Proyek peningkatan Jalan beton beberapa ruas di Kabupaten Takalar yang dikerjakan dengan kwalitas mutu yang tidak sesuai harapan dan terindikasi menyalahi bestek oleh perusahaan PT. Diego Putra Konstruksi dan PT. Jenifer Putra Mandiri, dengan besar Anggaran 30,7 M, pada Dinas PU Takalar diduga kuat telah menjajadi lahan Korupsi, apalagi anggarannya akan di cairkan hingga 70 presen adalah menjadi sebuah kekecewaan dan menimbulkan kececurigaan bahwa telah terjadi konfirasi  berjamaah untuk melakukan tindakan korupsi pada mega proyek tersebut.

Terkait dengan Proyek Jalan Beton di Kabupaten Takalar yang dianggap Banyak Persoalan, dan terindikasi dapat merugikan Negara milyran Rupiah tersebut kuat dugaan telah menjadi lahan Korupsi, ditanggapi serius oleh mantan Aktivis 98 yang akrab dipanggil Ardikulle ,sekarang aktif sebagai Ketua DPW Lembaga Pemberantasan Korupsi dan Penegakan Keadilan (L-PK2) Wilayah Sulsel kini Angkat Bicara.

Ardikulle NGO L-PK2 Saat di warkop Mallangkeri Makassar (Kamis, 12-12-2019).Kemedia Ini Mengungkapkan bahwa “Seharusnya Pihak Dinas PU Takalar sebagai Penanggung Jawab dalam Hal Pengawasan dan Pengguna Anggaran terhadap Proyek Jalan Beton harus tegas kepada rekan Kerjanya (Kontraktor), Apalagi Sudah Banyak Beredar Informasi di beberapa media Bahwa Pekerjaan Jalan Beton banyak ditemukan Dugaan Pelanggaran yang dapat merugikan Keuangan Negara, seperti, Mengurangi Volume, Jalanannya, Rusak dengan Retak dan Berdebu, disinyalir Campuran semen tidak sesuai standar, dan material yang tidak memenuhi syarat, sehingga jalan harus dinikmati masyarakat malah membuat masyarakat  dan Negara dirugikan”.

Ardikulle Menambahkan ” Anggaran 30,7 M bukan anggaran sedikit dan jika Pengawasan kurang ketat, bisa menjadi lahan Korupsi bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga kami dari NGO L-PK2 menyarankan agar jangan mencairkan Anggaran Proyek Jalan Beton jika tidak sesuai dengan RAB dan bagi Panitia, PPK dan PA dinas PU Takalar meninjau kembali hasil Pekerjaan sebelum menandatangani Berita Acara untuk Pembayaran proyek jalan beton sepert : Bantinoto – Cakura,Palleko – Malolo, Bontomanai –Taipa, Galesong – Limbung,Bontomanai – Balang, Bulukunyi – Barana,Galesong -Tabucini, Malewang – Maronde”.

Di tempat terpisah penggiat LSM Gertak Nur inayah Daeng Sikki menduga bahwa proyek Jalan beton dikabupaten Takalar yang dikerja oleh perusahaan PT. DIEGO PUTRA KONSTRUKSI dan PT.Jenifer Putra Mandiri diduga dikerja asal asalan, sehingga kwalitasnya sangat diragukan.

Daeng Sikki saat ditemui dikantor PU Takalar kepada pembaharuanpost.com mengatan bahwa ” Proyek jalan beton diduga dikerjakan asal asalan karna hasil Investigasi yang kami lakukan, proses pekerjaan lebih banyak yang tidak sesuai, mulai dari pekerjaan Lapisan Pondasi Agregatnya (LPA), pemasangan besi melintangnya dan Pemasangan plastik yang kedap udara yang lengkap, bahkan ada yang ketebalannya hanya 15 centi saja dan salah satu buktinya adalah, hasil dari pekerjaan ruas 1 (satu) melalui jalan Galesong-Limbung, Desa Mario dan Pa’rasangan Beru, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, yang selesai di Cor Beton, telah mengalami keretakan-keretakan yang parah. Kenyataan ini  adalah merupakan, pertanda adanya kegagalan  dan sudah tidak sesuai dengan yang di anjurkan. Saya punya banyak bukti dari proyek mega milyar ini ” uraiannya

Lanjut Daeng Sikki menambahkan ” terkait kedatangan Kejari Takalar Pada tanggal (10-12-2019 /Senin malam), ada kejanggalan, kami menduga adanya campur tangan Kejari sehingga para Penitia Pekerjaan dan Kabid Bina Marga Menandatangani Berita acara Pencairan Proyek tersebut.”

Munculnya polemik yang semakin memanas terkait akan di cairkannya anggaran pelaksanaan mega proyek betonisasi di Takalar Direktur Eksecutive Mapalhi Sulsel Muhammad Faizal. DM mengungkapkan bahwa “Ketika anggaran di cairkan dengan kwalitas pekerjaan yang kontra versi dan terindikasi di kerja asal jadi dengan mutu yang sangat di ragukan sehingga menrugikan keuangan negara dan masyarakat selaku pemanfaat.  Maka ini adalah pertanda buruk dan harus diperkarakan dan menuntut pertanggung jawaban semua yang terlibat dalam hal pencairan anggarannya. kenyataan ini tidak bisa di biarkan. Sehingga dengan kejadian ini saya mengharap agar KPK-RI untuk segera turun ke Takalar mengusut tuntas masalah ini.” Tegas Daeng Mangung (Baca: Panggilan akrab Direktur Eksecutive Mapalhi Sulsel)

Sementara itu pihak Dinas PU Takalar yang di konfirmasi melalui kepala bidang Bina Marga Asraruddin Muis ST, Map diruang Kerjanya Mengakui terkait Kedatangan Kajari dikantor PU pada tanggal (10/12) malam lalu. “ Memang Kejari datang di kantor malam- malam di kantor PU, ketemu Pak Kadis, saya juga dan beberapa orang lainnya, tapi saya kurang tau jam berapa, tapi kedatangan kejari hanya silaturrahmi.” Ungkap Kabid Bina Marga. “Dan terkait proyek jalan beton dananya akan di cairkan 70 persen. Secara administrasi mungkin yang lebih paham adalah PPK dan konsultannya, karena saya tidak bisa terlalu masuk karena ada PPK. Karena pedoman pekerjaan dan kontrak kerja,  PPK punya tanggungjawap penuh termasuk dalam  fisik pekerjaan.” Jelas  Asraruddin Muis di ruang kerjanya. (AK,Pp)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*