class="entry-header mh-clearfix">

LAKPESDAM PBNU KECAM ATAS HAK ANGKET DPR UNTUK KPK.

PEMBAHARUAN POST MENERIMA LAYANAN PEMASANGAN IKLAN DEMI KESUKSESAN DAN KEBERHASILAN USAHA ANDA

PP. Nasional. Sidang paripurna penutupan masa sidang DPR RI, Jumat 28 April 2017 diwarnai kericuhan. Sidang paripurna DPR ini menyetujui pembahasan usulan hak angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Para politisi dari PKB, Partai Demokrat dan Partai Gerindra keluar ruangan sidang di gedung DPR, Jakarta, sebagi protes terhadap pimpinan sidang yang dianggap tidak menghiraukan interupsi mereka.

Kericuhan bermula saat Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah selaku pimpinan sidang mengetuk palu persetujuan usulan hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK).

“Kita simpulkan, kita menggunakan hak angket. Terima kasih,” tegas politisi Partai Keadilan Sejahtera ini.

Sikap Fahri Hamzah sempat diprotes sejumlah anggota DPR dengan mendekati tempat duduk pimpinan sidang.

Usulan hak angket itu digulirkan Komisi III DPR terkait penyidikan kasus korupsi e-KTP yang dilakukan KPK.

Komisi III mendesak KPK membuka rekaman pemeriksaan terhadap Miryam S Haryani, anggota DPR yang kini menjadi tersangka pemberian keterangan palsu dalam kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP.

Menyikapi hak angket untuk KPK yang disetujui DPR, Deks Anti-Korupsi Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (Lakpesdam) PBNU berpendapat langkah DPR  tidak konstitusional. Oleh karena itu lembaga milik NU mengeluarkan pernyataan sikap sebagai berikut:

PERNYATAAN DESK ANTIKORUPSI LAKPESDAM PBNU TERKAIT ANGKET KPK

Jumat, 28 April 2017, DPR memutuskan penggunaan hak angket terhadap KPK. Mesti mendapatkan banyak penolakan, pimpinan DPR, khususnya saudara Fahri Hamzah bersikukuh untuk memuluskan penggunaan hak angket terhadap KPK. Atas hal tersebut, DESK ANTIKORUPSI LAKPESDAM PBNU menyampaikan pandangan sebagai berikut:

  1. Hak angket terhadap KPK tidak sesuai dengan Pasal 79 ayat (3) UU nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. hak angket hanya ditujukan ke pelaksanaan undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah. KPK tidak termasuk dalam ketentuan pasal tersebut.
  2. Proses pengambilan keputusan paripurna dalam hak angket yang diadakan pada Jumat 28 April 2017 tidak memenuhi quorum. Oleh karena itu, hak angket terhadap KPK adalah batal demi hukum.

Atas fakta tersebut, DESK ANTIKORUPSI LAKPESDAM PBNU menyatakan sikap sebagai berikut:

  1. Mengecam sikap DPR terhadap penggunaan hak angket yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
  2. Mendesak DPR untuk menghentikan intervensi dan manuver politik yang kontra-produktif terhadap pemberantasan korupsi.
  3. Mendukung KPK untuk tidak memenuhi panggilan angket karena batal demi hukum.

Jakarta, 28 April 2017(Islamsatu)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*