class="entry-header mh-clearfix">

KOMNAS HAM AKAN BENTUK “TGPF” TEROR NOVEL. JIKA POLISI BUNTU.

PEMBAHARUAN POST MENERIMA LAYANAN PEMASANGAN IKLAN DEMI KESUKSESAN DAN KEBERHASILAN USAHA ANDA

PP. Nasional. Komnas HAM menyatakan ada unsur pelanggaran HAM dalam kasus penyiraman air keras Novel Baswedan. Lembaga ini akan mengajukan pembentukan tim gabungan pencari fakta (TGPF) dalam rapat paripurna bulan depan.

“TGPF bisa dibentuk setelah pemantauan penyelidikan yang kami jalankan. Salah satunya bisa merekomendasikan kepada internal Komnas HAM yang akan dilaksanakan bulan Juli,” ujar Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (5/6/2017).

Dalam rapat paripurna itu akan diajukan sejumlah rekomendasi yang disusun dari hasil penyelidikan yang dilakukan tim pemantauan Komnas HAM. Tim ini dibentuk pada pekan pertama Mei lalu, hasil desakan tim koalisi masyarakat sipil yang juga gerah dengan lambannya pengusutan perkara ini

“Setelah itu timnya terbentuk, kita melajukan langkah-langkah seperti kasus yang lain, melakukan investigasi data, fakta, dan seterusnya. Bertemu pengurus masjid pengurus RT, dan lain-lain,” tutur Komisioner Komnas HAM Manager Nasution.

Dalam waktu sebulan tersebut kemudian Komnas HAM berkoordinasi kembali dengan koalisi masyarakat sipil, dan hari ini menemui KPK. Hasilnya nanti adalah perumusan rekomendasi dari indikasi pelanggaran HAM dan pelanggaran konstitusional.

“Kami akan buat rekomendasi yang akan ditujukan ke dua ranah, yaitu eksekutif dan legialatif. Eksekutif yang paling tinggi presiden. Atau setidaknya cukup dilakukan oleh Komnas HAM secara kelembagaan. Secara legislatif kami sampaikan ke legislatif, yang paling relevan adalah DPR RI,” imbuh Maneger.

Namun, agaknya hal ini masih harus menunggu rapat paripurna Komnas HAM bulan depan. Dalam rentang waktu ini pula Komnas HAM akan memantau perkembangan kasus oleh Polda Metro Jaya. Pembentukan TGPF masih mungkin urung dilakukan jika Polda bisa mengungkap kasus ini segera.

“Mengikuti (dulu) proses di kepolisian. Seandainya di kepolisian sudah merampungkan lebih dulu dan mampu meyakinkan publik bahwa kasus akan diselesaikan, maka kami bisa mengurungkan, pembentukan TGPF. Karena hal ini tidak menjadi urgent,” tandas Maneger.

Terakhir, Komnas HAM menilai kasus luar biasa yang merupakan ujian bagi bangsa, KPK, dan utamanya reputasi kepolisian.

“Kalau nggak diselesaikan cepat kita khawatir ada distrust di mata masyarakat, dan itu merugikan. Kita khawatir ada siar ketakutan kepada publik, khususnya masyarakat sipil yang konsen pada isu-isu pemberantasan korupsi. Kita mendorong agar ini cepat selesai,” tutupnya.

Polda Metro Jaya yang menangani kasus Novel belum menunjukkan perkembangan penyelidikan setelah koordinasi resminya dengan KPK pada Jumat (19/5). Dalam pertemuan tersebut KPK membagi informasi kasus-kasus yang ditangani Novel Baswedan untuk mengungkap teror penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK tersebut.

Novel diserang setelah menunaikan salat subuh di Masjid Al-Ihsan, Selasa (11/4), di dekat kediamannya, Jalan Deposito T Nomor 8, Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Novel kemudian menjalani operasi mata di rumah sakit di Singapura pada Kamis (18/5) karena penglihatannya tak kunjung membaik. (Nur Indah Fatmawati – detikNews / Senin 05 Juni 2017, 20:44 WIB)
(nif/fjp)

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*