class="entry-header mh-clearfix">

KEMUNGKINAN HUMAS PEMDA TAKALAR TAK SANGGUP MELUNASI PROPOSAL IKLAN & PEMBERITAAN TAHUN INI.

PEMBAHARUAN POST MENERIMA LAYANAN PEMASANGAN IKLAN DEMI KESUKSESAN DAN KEBERHASILAN USAHA ANDA

PP. Takalar. Seperti tahun-tahun sebelumnya Humas sekretariat daerah Kabupaten Takalar selalu kewalahan untuk melunasi proposal iklan dan juga jasa pemberitaan atau publikasi yang masuk dimeja kasubag. Hal tersebut Besar kemungkinan untuk tahun ini mengalami hal yang sama. Sehingga akhirnya banyak insan media baik cetak maupun online gigit jari dan bahkan sedikit kecewa, apalagi kalau yang telah di publikasikan sesuai job order kesepakatan.

Hal tersebut berulang kali diungkap oleh kasubag humas, Mustafa. S.Sos. bahwa aggarannya begitu kecil sehingga kemungkinan untuk pelunasan proposal yang masuk tidak mungkin bisa terbayarkan semua.

“ Kemungkinan besar kami tidak sanggup membayarkan semua proposal yang masuk. Anggaran kami kecil, sehingga kalu ada teman wartawan yang punya proposal banyak, syukur-syukur kalo bisa terbayarkan separuh dari jumlah proposalnya.” Ungkap Mustafa. S,Sos. Tanpa merinci besaran anggaran untuk publikasi.

“ Saya akan bayarkan mungkin akhir bulan ini.” Tambah Mustafa.(Kamis:12-09-2019)

Hal senada pernah juga di ungkap Sainal Mannan, Kabag Humas beberapa hari setelah  menjabat. Bahwa lantaran anggaran pembinaan pers yang tersisa tinggal sedikit, maka kebijakan yang akan dia tempuh adalah membagi rata sisa anggaran tersebut. “ Kalau proposal teman masuk semisal empat, kita bayarkan dua saja. Sesuai kemampuan anggaran.” Ungkap kabag Humas suatu kesempatan di ruang kerjanya.

Yang jadi harapan para insan media, semoga pembayaran jasa pemberitaan nantinya tetap bermuara pada keadilan, jangan sampai ada yang terbayar tuntas, sedang yang lainnya terbayar separuh saja. Karena kebijakan tetap ada di meja Kasubag sesuai arahan Kabag Humas.

Sangat di harapkan agar para wakil rakyat yang terpilih, dapat memperhatikan khusus anggaran pembinaan Pers utamanya pada Humas DPRD dan Humas Sekretariat daerah, termasuk pada SKPD-SKPD, agar kejadian seperti beberapa tahun terakhir, dan juga mungkin tahun ini tidak terjadi lagi. Karena sehebat apapun sebuah kebijakan dan program kalo tidak diiringi dengan publikasi, maka manalah mungkin orang lain bisa mengetahuinya. Dan perlu diingat bahwa Pers adalah bagian dari pilar demokrasi. (Pp) 

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*