HUKUM ADAT DESA KANREAPIA GOWA. DI PERTANYAKAN, KARENA BISA CABUT HAK TINGGAL WARGANYA

PEMBAHARUAN POST MENERIMA LAYANAN PEMASANGAN IKLAN DEMI KESUKSESAN DAN KEBERHASILAN USAHA ANDA

PP. Gowa. Keberatan dirinya dituding lakukan tindak pidana asusila, yang tersebar secara live di media sosial (Medsos) facebook oleh salah satu warga Desa Kanreapia saat mengadakan pertemuan di Rumah Kepala Dusun pada tanggal 4 Agustus 2019, Daeng Abu (57) merasa nama baiknya tercemar dan melaporkannya kepada pihak Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulsel.

Salah satu kerabat Daeng Abu, yang di konfirmasi, Senin 30 September 2019 sekira pukul 20.00 wita mengatakan jika peristiwa asusila yang dialamatkan kepada kerabatnya itu, terjadi pada bulan oktober 2018.

” Kasus yang melibatkan kerabat saya ini, terjadi di bulan oktober 2018. Dimana pihak Kepolisian Polsek Tombolo Pao saat itu tidak melakukan pembuktian akan adanya pelanggaran hukum terkait dugaan asusila itu. Nah apa dasar dari pemangku adat mengusir Daeng Abu, atau melarangnya pulang ke Kampung halamannya seumur hidupnya,” kata kerabat Daeng Abu.

Padahal Dg Abu di Tuduh berzina tanpa Bukti.

” Pada pertemuan di salah satu rumah kepala dusun pada tanggal 4 Agustus 2019 itu, terpublish di medsos facebook milik salah satu warga yang turut hadir mendengarkan penyampaian tersebut,”

 Dalam Video yang berdurasi beberapa menit, menyampaikan bahwa Atas Nama Abu dan Onang Tidak bisa lagi menginjakkan kaki di Desa Kanreapia.

Selanjutnya di menit ke 1.15, Aso yang di Duga pemangku adat mengatakan itu keputusan adat kami sudah harga mati, (Pantaran Kampunggi Abboja Katuhoan). Artinya di Luar desa dia mencari nafkah.

Hukuman pengusiran dari kampung oleh pemangku adat, kerabat dari Daeng Abu ini menjelaskan, jika keputusan tersebut tidak di lakukan secara tertulis (administrasi) atau secara kelembagaan adat secara resmi sebagai bukti nyata atau alas hukum yang mengikat.

” Hukuman yang dialamatkan kepada Daeng Abu ini, hanya berdasarkan keterangan lisan, tidak administrasi secara kelembagaan adat yang dikeluarkan secara resmi, bahkan saat mengambil keputusan kami sama sekali tidak di libatkan atau dimintai tanggapan terkait kasus ini, sementara sama-sama di ketahui bahwa negara kita adalah negara hukum, semua warga negara harus patuh dan tunduk pada aturan yang telah di tetapkan pemerintah berdasarkan undang-undang, sehingga menetapkan orang bersalah haruslah ada berita acara tertulis secara jelas sebagai dasar hukumnya.” jelasnya

Menggali lebih dalam, Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Tombolo Pao. Iptu Jumarang yang di konfirmasi via telfon selularnya (Minggu malam, 29-09-2019) membenarkan adanya peristiwa itu, dan mengatakan jika pihaknya tidak dapat menindaklanjuti kasus tersebut dengan alasan tidak adanya laporan dari suami korban.

” Benar ada terjadi tindak pidana asusila yang melibatkan seorang pria atas nama Daeng Abu dengan wanita bernama Conang, dimana itu di ceritakan oleh anak dari Conang sendiri kepada tantenya (Saudara dari Conang), bahwa ibunya telah berbuat asusila di rumah kebun milik Daeng Abu,” kata Iptu Jumarang ”

“Kemudian Conang ini menemui saudaranya dan mengatakan tidak usah mempermasalahkan. Nah mendengar ucapan Conang ini spontan saudaranya menamparnya. Setelah peristiwa itu terjadi, Conang pergi meninggalkan Desa Kanreapia, demikian pula Daeng Abu sampai sekarang,” sambung Iptu Jumarang

Lebih jauh dijelaskan oleh Iptu Jumarang, bahwa kasus tersebut terjadi pada tahun 2018, dan merupakan delik aduan, dimana suami dari Conang ini tidak melapor ke pihak Kepolisian sehingga Polsek Tombolo Pao tidak melakukan rangkaian penyelidikan.

” Suami dari Conang ini tidak mau melaporkan kepada Polisi, karena saat itu hubungan rumah tangganya kurang baik. Nah karena ini kasus delik aduan, nanti ada yang melapor sebagai orang yang dirugikan baru di lakukan penyelidikan,” terangnya

Menurut Iptu Jumarang lagi, selain suami, sekalipun anak dari Conang sendiri sebagai saksi utama dari peristiwa tersebut, tidak berhak untuk melapor kepada Polisi.

” Inikan kasus delik aduan, yang berhak melapor adalah suaminya, kalau anakya tidak berhak untuk melapor dan itu sesuai dengan undang-undang. Dimana yang berhak melapor adalah keluarga terdekatnya saja,” ujarnya.

 Sementara itu, Kepala Desa Kanreapia H Rusli, mengatakan, keputusan dari masalah dugaan asusila itu telah diselesaikan dan di putuskan oleh pemangku adat sebelumnya. Dan pejabat yang ada saat ini hanya melanjutkan keputusan yang telah ada sebelumnya.

” Kasus ini ada sebelum saya menjabat tahun 2018, dimana saat itu sudah ada keputusan adat sebelum saya, yang pemangku adat waktu itu Pak Asdar. Dan tidak ada putusan secara tertulis atau administrasi, yang ada saya dengar, itu hanya sebatas lisan saja,” kata H. Rusli selaku Kades Kanreapia saat ini.

Sekedar diketahui bersama, bahwa dalam bentuk putusan apapun, baik secara hukum maupun di lingkup birokrasi dan swasta, ketika seorang pemangku kepentingan mengeluarkan keputusan, memilikki legalitas sah, berita acara ataupun surat keputusan yang bermatrei serta ditandatangani.(Relis: J)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*