class="entry-header mh-clearfix">

GERAKAN MAHASISWA ’98 CONTOH PERJUANGKAN NEGARA & BUKAN PERJUANGAN GOLONGAN.

PEMBAHARUAN POST MENERIMA LAYANAN PEMASANGAN IKLAN DEMI KESUKSESAN DAN KEBERHASILAN USAHA ANDA

PP. Nasional. Salah satu alumni Universitas Indonesia Dewi Astuti mengenang masa-masa ketika menempuh pendidikan di kampus tersebut. Dewi merupakan salah satu mahasiswa ’98 yang turun ke jalan dalam menuntut reformasi. Saat itu, katanya,  semua golongan mahasiswa turun ke jalan tanpa memandang latar belakang mereka.

“Kalau dulu seingat saya saat itu karena isu kita sama turunkan Orde Baru. Jadi meskipun aksinya beda-beda atau yang ini hijau yang ini bukan, tapi karena punya musuh bersama jadi kita bercampur jadi satu. Nggak kayak sekarang,” kata Dewi usai pertemuan Alumni UI Dukung Petisi Pasal Penodaan Agama Dihapus di Cikini, Kamis (18/5).

Saat itu, kenang Dewi, ketika menduduki gedung DPR/MPR semua organisasi mahasiswa dari segala macam ideologi turun menjadi satu. “Di MPR itu banyak sekali. Semua jenis ormas mahasiswa tumpuk di situ, koordinasinya saat itu semua turun ke situ, dari golongan apapun,” ujarnya.

Salah seorang alumni mahasiswa UI lainnya Reinhard Sirait juga menceritakan jika saat itu isu agama bukanlah isu utama dalam kampus. Isu anti tentara, turunkan Orba dan tuntut kehidupan demokrasi menjadi isu-isu utama saat itu. Kata Reinhard jika pun ada perbedaan hanya terlihat dalam gaya hidup akan tetapi isu utama tetap pada kemaslahatan masyarakat.

“Gak ada kafir-kafiran dulu, hanya seputar gaya hidup kelompok yang beragama kaya gimana. Jadi lebih kepada life style, jika segi isu sih lebih diarahkan ke pemerintah,” kenang Reinhard.

Kebebasan Ekspresi dalam Kampus Saat Orba

Kata Reinhard lagi, masih represifnya Pemerintahan Orba terhadap ekspresi-ekspresi organisasi mahasiswa seperti ekspresi keagamaan menjadi salah satu penyebab dari kurangnya simbol-simbol agama dimainkan dalam kehidupan kampus.

Barulah ketika reformasi, ekspresi-ekspresi keagamaan dalam kampus diperbolehkan. Reinhard menjelaskan jika masuknya semua jenis ekspresi ke dalam kampus termasuk ekspresi keagamaan memanglah salah satu dari tujuan reformasi.

“Akan tetapi sekarang semenjak adanya reformasi kan semua ekspresi boleh, termasuk ekspresi keagamaan. Itu tidak apa-apa bahkan justru itu sesuai dengan cita-cita reformasi,” kata Reinhard.

Reinhard juga menambahkan yang menjadi masalah ialah ketika satu ekspresi itu menjadi satu-satunya kebenaran. Sehingga menghilangkan prinsip esensial dari demokrasi di kampus itu sendiri.

“Yang menjadi tidak sesuai ialah ketika ekspresi keagamaan dibuatnya menjadi satu-satunya kebenaran, dan itu menghilangkan prinsip esensial kehidupan berkampus. Jadi aliran gue yang bener, aliran lo enggak. Dulu hal itu yang nggak terjadi di dunia kampus kita,” kata pria yang saat ini tergabung dalam Kesatuan Aksi Keluarga Besar Universitas Indonesia (KA KBUI) ini menjelaskan.

Pasca reformasi kegiatan kampus cenderung homogen

Ia juga menganggap penyebab dari terjadinya dominasi satu paham dari kampus ialah karena kampus saat ini cenderung membatasi kegiatan-kegiatan mahasiswa. Padahal aktivitas tersebut justru ketika Orba kegiatan-kegiatan tersebut menjadi hal yang lumrah.

“Jika dulu ada kegiatan-kegiatan seperti berkumpul bermain musik, pokoknya hal-hal yang lumrah pada saat kehidupan kampus zaman saya. Tapi sekarang itu hampir tidak ada. Saat ini orang hanya bisa berkumpul di kegiatan keagamaan saja dan itu membuat pilihan mahasiswa semakin terbatas” kata Reinhard.

Intoleransi justru masuk lewat kebebasan berekspresi

Menjadi masalah lagi kata Reinhard jika ekspresi-ekspresi keagamaan tersebut justru membawa paham intoleransi. “Dan belum lagi penetrasi ideologi intoleransi kan sudah merasuk, jadi ini yang membuat nggak ada bumper-nya nih,” katanya menambahkan.

Menanggapi karan Reinhard tersebut, Dewi menambahkan satu-satunya cara dalam menekan peredaran ideologi intoleransi dalam kampus ialah dengan kehadiran negara. Dimana negara harus menekankan jika keberagaman agama di Indonesia menjadi identitas dari negara itu sendiri.

“Negara kita bukan negara dengan agama tertentu, tapi kita memiliki agama yang beragam, dan kita harus sepakat itu yang menjadi identitas kita, dan itu yang saya fikir sempat hilang belakangan ini dalam dunia kampus terutama. Jadi negara harus hadir untuk atasi itu,” kata Dewi. (DS/yi)

(INFONAWACITACON. – Desy Selviany / Kamis 19 Mei 2017)

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*