class="entry-header mh-clearfix">

FORMADAKOM DATANGI DPRD TAKALAR, TANYAKAN PEMBEBASAN BENDUNGAN PAMMUKKULU.

PEMBAHARUAN POST MENERIMA LAYANAN PEMASANGAN IKLAN DEMI KESUKSESAN DAN KEBERHASILAN USAHA ANDA

Takalar – Kembali Puluhan Forum masyarakat Dampang ko’mara (FORMADAKOM) Kecamatan Polongbangkeng Utara (Polut) Takalar, mendatangi, Kantor DPRD Takalar mempertanyakan proses pembebasan lahan dibendungan Pammukulu, Selasa, (3/4/18)

Puluhan masyarakat yang mengatas namakan Formadakom ini diterima langsung oleh anggota Komisi 1, diantaranya Sulaeman Rate, H Basri Timung, Indar Nyonri, Husniah Rahman dan H  Nurdin HS, di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), di ruang Bamus  Dewan Takalar.

Koordinator warga Dampang ko’mara Rahim Dg Nai, yang membacakan pernyataan sikap yang isinya menuntut agar ada kejelasan terkait tanah dan rumah yang terkena dampak bendungan, meminta ada kejelasan rumah kayu dan batu yg akan di tenggelamkan, menuntut kejelasan pemukiman yang akan di tempati dan terakhir meminta DPRD Takalar memidiasi masyarakat dengan pihak yang bertanggung jawab.

“agar pihak pemerintah segera memberikan kejelasan terkait, pembayaran, lokasi pemukiman dan Rumah yang ditenggelamkan, untuk  pembangunan Bendungan Pammukulu,”jelas koordinator Formadakom rahim Dg. Nai

Selain itu, kami juga warga Kalekomara meminta agar ada kejelasan relokasi yang jelas sebagai tempat tinggal.

“Saat ini sudah ada aktivitas diplomasi bendungan sudah berjalan, namun masih ada lahan yang belum diselesaikan secara administrasi,” paparnya lagi

Sementara Ketua Komisi II DPRD Sulaeman Rate, mengatakan,masih ada warga yang belum melengkapi berkasnya. Sehingga pembayaran  terkendala dengan kelengkapan adminstrasi.

Pertanggal 18 maret 2018 ada instruksi dari BPKP Sulsel.” Tanah Negara sudah bisa dibayarkan ,tapi harus ada surat garapan minimal 20  tahun dari pihak pemerintah setempat,” jelas legislator PKS.

Lanjut dikatakan, hari senin akan datang pihak BPKP Sulsel kembali meninjau ke lokasi untuk meminta kelengkapan adminstrasi.

“Karena sudah ada 62 ha bidang tanah dengan dua sertifkat sudah clear, sisanya masih ada 151 ha harus,dilengkapi adminstrasinya,”ujarnya. (Abit Fals: Release)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*