class="entry-header mh-clearfix">

DIPERTANYAKAN: SIAPA YANG MENERBITKAN SK UNTUK 116 UNIT BANTUAN ALSINTAN PADA DISTAN TAKALAR ?. ANEHNYA BEBERAPA KELOMPOK MENGAKU TIDAK MENERIMA PADAHAL ADA DALAM SK.

PEMBAHARUAN POST MENERIMA LAYANAN PEMASANGAN IKLAN DEMI KESUKSESAN DAN KEBERHASILAN USAHA ANDA

PP. Takalar. Patut dipertanyakan pembagian alsintan pada Dinas Pertanian Kabupaten Takalar lantaran Surat Keputusan (SK) yang digunakan dalam pembagian bantuan bagi kelompok tani penerima manfaat konon bukan di buat dan di terbitkan oleh pejabat yang berwenang. Lantas siapa yang menerbitkan Surat Keputusan tersebut ?. dan berani mengambil alih peran pejabat yang seharusnya bertanggung jawab atas hal tersebut.

Menurut informasi yang berkembang Pada Kantor Dinas Pertanian bahwa yang membuat Surat Keputusan (SK) atas bantuan untuk para kelompok tani tersebut adalah orang kepercayaan Bupati Takalar yang berinisial (AJ). Dan yang lebih fatal menurut sumber adalah lantaran kelompok tani  penerima manfaat adalah kelompok yang belum di verifikasi oleh pejabat yang berkompeten dan bertanggung jawa secara hukum atas jabatannya. Tersebut sehingga kuat dugaan pun adanya kelompok penerima abal-abal alias tidak terdaftar di kementerian pertanian.

Ada pun SK tersebut untuk penerima bantuan Hand Sprayer Nomor: 520/1976/DP-PSP/2018, untuk 6 Kelompok penerima, SK untuk bantuan Pompa air 3 inci Nomor: 520/1977/DP-PSP/2018 untuk  65 kelompok penerima bantuan, SK untuk bantuan  Traktor Roda Empat Nomor: 521.3/1360/DP-PSP/2018 untuk 5 kelompok tani penerima bantuan, serta SK untuk bantuan Pompa Air 4 Inci Nomor: 521.3/1361/DP-PSP/2018.untuk 40 kelompok penerima manfaat. Dan yang lebih lucu lagi, diantara lampiran SK ada yang tidak bernomor dan juga tidak pakai tanggal.

Menurut sumber pada Kantor Dinas Pertanian Takalar bahwa “penerbita SK-SK tersebut jelas sudah tidak,sesuai dengan mekanisme administrasi. Dan seharusnya kelompok penerima di verifikasi oleh pejabat yang berwenang baru menerbitkan SK. Kasus ini adalah intervensi yang tidak bisa di benarkan.apalagi yang membuat SK adalah bukan pejabat yang di beri kewenangan oleh negara”. Jelas sumber yang tidak bersedia di tulis jati dirinya.

Setelah di kroscek dilapangan ternyata apa yang di ungkap oleh sumber pada Dinas Pertanian, ternyata betul bahwa banyak kelompok penerima yang tercatat dalan lampiran SK yang di tanda tangani Plt Kadis Pertanian Ir.H. Abd. Rakhim adalah kelompok yang tidak terdaftar. Dan yang lebih fatal lagi adalah banyak kelompok yang tercatat dalam lampiran SK ternyata tidak menerima bantuan tersebut. Pertanyaannya. Siapa yang memanfaatkan bantuan untuk kelompok tersebut sehingga yang punya kelompok tidak menerimanya ?. alias bantuan alsintan tersebut telah di selewengkan ?.

“ Saya tidak menerima bantuan pompa air Pak. Sesuai apa yang di maksud.” Jelas seorang ketua kelompok tani yang beralamat di Marbo ketika dikonfirmasi oleh pembaharuanpost.com.(Kamis:24-05-2018)

Yang jelas yang paling bertanggung jawab dari kasus ini menurut sumber adalah AJ orang kepercayaan Bupati Takalar H. Syamsari Kitta., termasuk  alsintan yang tidak pada  kelompok-kelompok penerima bantuan sesuai SK yang ada.. Olehnya itu diminta kepada aparat yang berwajib segera menindak lanjuti kasus ini. Karena telah terjadi pengambil alihan wewenang jabatan dalam penerbitan SK, bantuan oleh oknum di luar dari instansi Dinas Pertanian Takalar padahal itu bersumber pada uang negara. Jelas melanggar pasal 263 ayat (1) KUHP.(Chal)

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*