class="entry-header mh-clearfix">

DIKLAT INSPIRATIF: URGENSI SEORANG JUBIR (3). Oleh: Sarjono.

PEMBAHARUAN POST MENERIMA LAYANAN PEMASANGAN IKLAN DEMI KESUKSESAN DAN KEBERHASILAN USAHA ANDA

PP. Opini. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menjadi Jubir pemerintah daerah. Pertama, menghindari tumpang-tindih antara kepala-kepala OPD dan juru bicara bupati dalam menjalankan fungsi komunikasi publik. Perlu diatensi, para kepala OPD sebenarnya berada dalam posisi ‘juru bicara’ pemerintah daerah sekaligus juru bicara bupati. Para kepala OPD memiliki otoritas berhadapan langsung dengan pers, dengan masyarakat untuk menjelaskan sikap, keputusan, atau rencana-rencana pemerintah daerah, baik atas arahan bupati maupun atas inisiatif sendiri. 

Di dalam konteks itu, sesungguhnya praktis pemerintah daerah kabupaten atau bupati pada prinsipnya telah memiliki juru bicara untuk semua bidang persoalan. Seakan-akan tidak ada yang tersisa lagi persoalan yang dirasa perlu dijelaskan sang juru bicara bupati. Hanya persoalannya ialah jika belajar dari pemerintahan daerah lain, para kepala OPD sering menonjolkan agenda pribadi. Alih-alih meringankan beban komunikasi politik kepala daerah, para kepala OPD justru kerap membuat kontroversi sendiri dan menambah beban persoalan dalam kaitannya dengan opini publik. Hal itulah yang perlu diantisipasi pada kepala daerah sekaligus menjustikasi perlunya keberadaan seorang Jubir.

Dengan interaksi yang lebih intens dengan bupati, dapat diasumsikan juru bicara akan lebih ‘precise’ dalam menjelaskan sikap, keinginan, dan keputusan bupati. Meski demikian, perlu ada pengkhususan tentang tugas juru bicara kepala daerah. Semisal terkait hal-hal apa yang harus mereka sampaikan kepada khalayak, kapan harus berbicara, dan sejauhmana harus bicara. Koordinasi dengan para kepala OPD sangat diperlukan, demikian juga dengan pembagian peranan antara juru bicara bupati dan para kepala OPD.

Kedua, seorang Jubir harus memenuhi kriteria kompetensi komunikatif dan kriteria intelektualitas. Penting untuk memilih juru bicara yang dikenal luas masyarakat, penampilan personal yang menarik, terbiasa muncul di ruang publik, dan mumpuni dalam hal public speaking dan media relations. Namun kompetensi komunikatif saja belum cukup, harus pula diimbangi dengan intelektualitas yang memadai. Seorang juru bicara kepala daerah, sebagaimana bupati, memang tidak mungkin dapat menguasai banyak persoalan. Tapi kondisi yang menuntutnya untuk mampu memahami banyak persoalan dalam waktu yang cepat. Pada konteks inilah dibutuhkan kecerdasan, kerendahhatian, kecermatan, kerja keras, dan lintang pukang dalam ikhtiar yang tertungkus lumus. Patut dicatat, para juru bicara tak ayal menghadapi publik yang kritis, sinis, dan bahkan penuntut. Ketiga, selain persoalan terkait juru bicara pimpinan daerah, yang tidak kalah penting sebetulnya adalah sebuah tim yang fokus merancang dan melaksanakan strategi komunikasi publik bupati. Tim yang selalu menyiapkan apa pun yang hendak dipertunjukkan dan disampaikan bupati di depan khalayak.

Sebagai contoh, Bupati saat ini acap berpidato tanpa teks. Padahal, pidato tanpa teks selalu berisiko salah ‘omong’ atau ‘silat lidah’. Pidato dengan teks terkesan monoton dan mungkin pula menjemukan, akan tetapi lebih menjamin kepastian dan kelengkapan. Toh seorang bupati tidak hanya harus tampil sebagai figur yang akrab dan tak berjarak dengan publiknya, tetapi juga harus tetap tampil secara formal serta institusional. Pendeknya, perlu ada sebuah tim yang membuat assessment dan masukan untuk Bupati terkait hal-hal tersebut, tanpa perlu banyak mengubah karakter dasar Bupati dalam berbicara di depan publik. Kapan Bupati harus berpidato dengan teks, kapan bisa menyapa hadirin tanpa teks ? Kapan berpidato dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris di forum-forum tertentu ? Hal itu perlu diperhitungkan secara teliti dan cermat oleh sebuah tim, dengan juru bicara menjadi bagian di dalamnya.

Pimpinan daerah sekarang, kita tahu, sedang menghadapi tuntutan publik yang lebih besar daripada pimpinan daerah sebelumnya. Kecermatan dan kesigapan dalam menjalankan strategi media relations dan komunikasi publik menjadi sangat menentukan reputasi daerah dalam kondisi yang demikian. Faktor kondisi yang kurang bersahabat itu perlu dikondisikan ke keadaan yang adem, kondusif “sistem dan manajemen” dari institusi pemerintahan saat ini oleh stakeholder di dalamnya. Citra suatu institusi melekat pada orang-orang yang ada di dalamnya-mulai dari level pimpinan tertinggi sampai kepada cleaning service dan security yang ada di dalam institusi pemerintahan saat ini. Prinsipnya, semua orang yang terlibat dalam sebuah institusi mempunyai kontribusi untuk membentuk opini publik yang bermuara membentuk image terhadap institusi daerah saat ini, apakah itu citra baik atau sebaliknya. Jawabannya: Jubir dan Institution Imaging. Wallahu’alam.

Oleh: Sarjono. [Mantan Ketua IPMLU Yogya]

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*