class="entry-header mh-clearfix">

BETULKAH KADES BERI IZIN MANGKO DG MONE DIRIKAN BANGUNAN DILOKASI PASAR BULUKUNYI ?.

PEMBAHARUAN POST MENERIMA LAYANAN PEMASANGAN IKLAN DEMI KESUKSESAN DAN KEBERHASILAN USAHA ANDA

PP. Takalar. Terkait aksi pengambil alihan secara sepihak lokasi tempat parkir Pasar Bulukunyi, Kecamatan Polsel, Kabupaten Takalar oleh Mangko Dg. Mone dengan membanguninya semacam kios pemanen, sehingga ketika hari pasar tiba, warga pun begitu sulit untuk memarkir kendaraannya. Kembali di pertanyakan. Mengingat lokasi tersebut masih merupakan tanah milik negara atau Pemda Takalar dengan status hak pakai dengan nomor 02753, nomor peta pendaftaran. 60.2-47.103, NIB.20.03.03.07.02753, Surat Ukur Nomor: 01470/Bulukunyi/2012. Dengan luas.7237 Meter persegi.

Perlu di ketahui bahwa kasus yang terindikasi penyerobotan ini Pihak Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LPKPK) Yang bermarkas di Jl. Abdullag Safei No. 5 Jatinegara Jakarta timur, melalui Koordinator Lapangan Sulawesi Selatan, Abd. Gazali. SH. Pernah menyurati Camat Polsel dan juga Kepala Desa Bulukunyi. Namun menurutnya surat yang dilayangkan tersebut tidak pernah mendapat tanggapan.

Dan kasus tersebut juga pernah di pertanyakan kepada Dinas Perdagangan Kab. Takalar. Sehingga Dinas Perdagangan Kab. Takalar mengeluarkan penyampaian/ Instruksi dengan nomor surat: 510/196/Perdag/X/2018. Kepada Mangko Dg Mone. Bahwa lokasi tersebut akan segera di kembangkan dengan pembangunan / rehabilitasi Pasar, sehingga harus dikosongkan dengan segera karena akan dibangun Rumah Potong Hewan (RPH) karena lokasi tersebut masih merupakan bagian bangunan pasar Bulukunyi.

Namun yang menjadi pertanyaan adalah bahwa Mangko Dg Mone seakan tidak menghiraukan penyampaian / instruksi dari Dinas Perdagangan tersebut. Namun menurut informasi bahwa Mangko Dg Mone terus melanjutkan bangunan tersebut lantaran mendapat persetujuan izin dari Kepala Desa Bulukunyi Muh. Nur.

menanggapi hal tersebut. H. Dahlan Tompo Tokoh Masyarakat Polsel yang juga mantan anggota DPRD Takalar sangat menyesalkan kejadian tersebut dan mengharapkan pihak Pemda Takalar untuk segera mengambil langkah tegas.(Kamis: 19.09-2019)

“ seharusnya Pemerintah daerah mengambil langkah tegas. Apalagi sudah turun instruksi Dinas terkait untuk segera mengosongkan lokasi tersebut. Hal ini tidak bisa di biarkan karena lokasi tersebut masih milik lokasi pasar Bulukunyi sesuai dengan bukti sertifikat yang ada. Kalau hal semacam ini dibiarkan maka tidak mustahil kedepan akan ada lagi tanah milik pemerintah akan dikuasai secara sepihak oleh masyarakat. Ambil contoh SDI Bontonompo.” Jelas H. Dahlan Tompo.

Olehnya itu ketikan beruk lokasi yang dimaksud adalah lokasi pasar Bulukunyi sesuai luas yang tercakup dalam sertifikat. Maka tidak ada jalan lain pemerintah Daerah harus segera turun tangan menyesaikannya, sebelum menimbulkan masalah baru di kemudian hari. (red) fals�p–WA

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*