class="entry-header mh-clearfix">

ASPIRASI PELAJAR MAHASISWA INDONESIA NYATAKAN MOSI TIDAK PERCAYA KEPADA BUPATI TAKALAR.

PEMBAHARUAN POST MENERIMA LAYANAN PEMASANGAN IKLAN DEMI KESUKSESAN DAN KEBERHASILAN USAHA ANDA

PP. Takalar. Sekait mutasi dan pergantian Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Takalar  dari Hj. Faridah. SH, M.Si yang terkesan dipaksakan kepada Abdul Wahab.S.Sos, M.Si, yang sudah dua kali gagal lantaran di tolak kemendagri. Membuat Aspirasi Pelajar Mahasiswa Indonesia (APMI) menggelar aksi unjuk rasa di poros Jl. Jenderal Sudirman , tepatnya di depan Kantor Bupati Takalar (Selasa:29-10-2019).

Menurut APMI bahwa Ketetapan regulasi dalam melakukan yang mengikat dan di atur oleh perundang-undangan pelaksanaan Mutasi ,Demosi Maupun Non Job dalam ruang lingkup Kependudukan Pencatatan Sipil Kab. Takalar yang mengikat dan di atur oleh perundang-undangan, Bupati Takalar telah sengaja melakukan pelanggaran selama Dua kali,  karna tanpa dasar rekomendasi Sk Mendagri telah mengankat pejabat baru yaitu,  Abdul Wahab, S Sos. Msi, sebagai kadisdukcapil Takalar (Baca: tgl 09 juli 2019 dan terbaru pada 18 oktober 2019).

“Kejadian tersebut. Membuat Bupati Takalar telah memberikan Pendidkan Hukum Yang Buruk di mata masyarakat Kab. Takalar.  Bahwa dalam proses penataan birokrasi secara proses sudah memperlihatkan  ketidak patuhan bernegara pada pemberian kewenangan pada Abdul Wahab, S Sos. Msi selaku kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Takalar. Ini  merupakan perbuatan melawan hukum yang berakibat pada tindak pidana korupsi karna keputusan atau tindakan tindakan tidak sah akan merugikan pembendaharaan Negara.” Jelas APMI.

“Dalam hal ini urusan pemerintahan Pemerintahan daerah di atur oleh dengan UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa dalam penyelenggaraan otonomi daerah, tanggung jawab tertinggi dari penyelenggaraan pemerintahan tetap berada di tangan pemerintah pusat. Oleh karena itu, pemerintah pusat akan selalu melakukan supervisi, monitoring, kontrol, dan pemberdayaan agar daerah dapat menjalankan otonominya secara optimal.”

Oleh karena Aspirasi Pelajar Mahasiswa Indonesia (APMI)secara tegas menyatakan sikap Mosi Tidak Percaya Bupati Takalar dan;

1. Mendesak Kementrian Dalam Negri ‘kemendagri’ segera memberi sanksi KERAS kepada Bupati Takalar mencabut STATUS HAK selaku pejabat Pembina kepegawaian (ppk) secara defenitif!!!

2. Mendesak Bupati Takalar segera (membatalkan SK Bupati) Nomor 8212/608/bkpsdm/x/2019 atas “DEMOSI” karna keputusan tersebut batal dan tidak di akui oleh mendagri berdasarkan SK Mendagri Nomor: 821.22/3303/DUKCAPIL berbunyi “usulan mengganti kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil (demosi) tidak dapat di terima !

3. Mendesak Bupati Takalar melaksanakan rekomendasi SK MENDAGRI sebagai acuan dasar dalam melakukan mutasi, DEMOSI mwpun nonjob pada dinas kependudukan dan catatan sipil Kab. Takalar! Mendesak Bupati Takalar segera mengembalikan menetralkan kembali tata kelola birokrasi pemerintahan yang tetap mengacu pada ketetntuan perundang-undangan tentang “administrasi kependudukan”

4. mendesak bupati Takalar segera mengembalikan menetralkan kembali tata kelola birokrasi pemerintahan yang tetap mengacu pada ketentuan perundang-undangan tentang “Administrasi Kependudukan.”

5. Meminta kepada polda sulsel segera memproses secara hukum (Bupati Takalar,Sekda Takalar,Kepala Bkpsdm Takalar Baperjakat) karna mengankat pejabat baru sudara Abdul Wahab, S Sos. Msi ‘selaku kadisdukcapil takalar yang akan berimplikasi pada tindak pidana korupsi sesuai “UUD 24 TAHUN 2013 tentang administrasi kependudukan dan UUD NO 30 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (bahwa keputusan atau tindakan tindakan tidak sah apabila; di buat oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan yang melampaui kewenangannya dan atau dibuat oleh badan dan atau pejabat pemerintahan yang bertindak sewenang-wenang ).Tegas Korlap Jendlap Asman Putra Surya dalam membacakan Mosi ketidak percayaannya.(Pp) 5\̂s

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*