AKTIVIS PEREMPUAN MUDA NU ANGKAT BICARA SESALKAN SIKAP PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP).

PP. Makassar. Seperti banyak dilansir oleh media bahwa PPP akan melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Andi Jamarro Dulung sebagai Anggota DPR RI ungkap Sufiani Ketua Kopri PKC SULSEL 2015- 2017.

Menurut Upik Kader Muda NU Pusat dinamika ini  terkesan menzalimi ayahanda AJD selaku kader NU yang berkiprah di PPP.

“Sebagai kader Muda NU sangat saya menyayangkan tindakan PPP yg inkonstitusional,” ungkap Ketua Kopri Bidang pengembangan ilmu pengetahuan riset dan teknologi tersebut via WhatsApp Messenger , Senin (28/05/2018).

Setelah kami konfirmasi ke AJD ternyata : “Saudara Aras memang mengincar jabatan itu sejak awal. Bahkan Beliau sempat menemui Komisioner KPU agar beliau dilantik, bukan Andi Jamaro, mentok di KPU kemudian berhasil mempengaruhi DPP untuk membagi periode. Semua draft sudah disiapkan DPP. Saya diminta oleh Ketua Umum, Wakil Ketua Umum (Amir Uskara) dan Sekjen untuk tandatangan. Saya sempat protes, tetapi karena menjadi syarat untuk keluarnya rekomndasi dan kata mereka Andi Mariattang sudah dipecat, maka terpaksa saya tandatangan.Dimana sukarelanya?”

AJD telah berupaya baik secara lisan maupun tertulis meminta DPP PPP agar membatalkan surat perjanjian dan surat pengunduran diri tersebut,  namun pihak  Ketum dan Sekjen DPP PPP tidak menggubris permintaan AJD dan bahkan tetap mengajukan surat permohonan PAW terhadap AJD sbg Anggota DPR-MPR RI.

Upik mengatakan Memang benar ada kesepakatan tapi yang dimaksud dengan kesepakatan berbagi tersebut adalah dibuat bukan atas prinsip SUKARELA, tetapi itu adalah paksaan atau keterpaksaan yang harus dibuat karena jika AJD tidak menandatangani blanko perjanjian berbagi paruh waktu dan surat pengunduran diri AJD, maka AJD tidak akan mendapatkan rekomendasi dari DPP  untk dilantik sebagai PAW almarhum A.M. Ghalib. Jadi surat perjanjian yang ditandatangani AJD kerena dibawah tekanan.

Perjanjian ini juga adalah sesuatu yg melanggar Peraturan KPU, Karena Suara terbanyak ke 3 dibawah AJD adalah ibu Andi Mariattang, bukan HM Aras, Tapi kanapa HM.Aras yg dipaksakan membuat perjanjian dengan AJD.Inilah kesewenang wenangan  bapak M.ROMAHURMUZY (Ketum) dan ARSUL SANI (Sekjen) DPP PPP. Tegas Uphy Mutumanikan.(Realese: WA Firman)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*