PN Takalar Didemo: Kuasa Hukum H. Mustafa Natsir Tinggalkan Persidangan. “Ada Apa ?”

PP. Takalar. Kasus gugatan H. Mustafa Natsir terhadap PT. BRI (Persero) tbk Cabang Takalar semakin seru. Selain Kantor Pengadilan Negeri Takalar di demo juga Kantor PT. BRI (Persero) tbk Cabang Takalar juga mendapatkan teriakan tuntutan dan orasi dari Gerakan Rakyat dan Mahasiswa Indonesia (Gerak Misi).

Selain mendapatkan tuntutan dari Gerak Misi, agar Majelis hakim (Putu Wisnuwijaya, Jumiati dan Muh. Sahwan) diganti. Juga kuasa hokum H. Mustafa Natsir juga meninggalkan persidangan karena mejelis hakim tetap menerima rekomendasi kuasa BRI tahun 2015 karena masih layak digunakan. Sedangkan menurut kuasa hokum bahwa rekomendasi itu sudah tidak patut digunakan pada  persidangan sekarang.

“Kalau majelis hakim menganggap masih layak di gunakan dasarnya hukumnya apa ?.” Tanya Salasa Albert Kuasa Hukum H. Mustafa Natsir. Yang tidak di jawab oleh majelis hakim.

“pertimbangan majelis hakim harus ada dasar hukumnya. Kami tolak surat kuasa itu sesuai RBG pasal 147, HIR pasal 123 dan surat edaran mahkama agung nomor 6 tahun 1994. Surat kuasa itu harus menyebutkan pokok perkara dan juga nomor perkaranya secara rinci. Mana bisa surat kuasa itu menjelaskan bahwa tahun 2021 akan ada persidangan seperti ini, sedangkan surat kuasa itu pada tahun dibuat 2015 ?.” Tambah Salasa Alber lalu meninggalkan persidangan.

Sementara persidangan dimulai pendemo di depan pintu masuk gedung pengadilan negeri Takalar juga berlangsung. Dan dengan suara lantang pendemo menyuarakan tuntutannya agar Majelis hakim segera diganti karena terkesan tidak adil dalam memimpin persidangan.

Dengan alasan bahwa penggunaan kuasa dari BRI yang di buat tahun 2015 dan di pakai dipersidangan pada gugatan kali ini adalah sangat mencurigakan karena menurutnya sudah tidak relefan dan pantas untuk dipertanyakan. Bahwa kenapa majelis hakim tidak menolak dan menuntut pihak PT. BRI (Persero) tbk Cabang Takalar memakai rekomendasi surat kuasa yang dikeluarkan oleh direksi PT. BRI (Persero) tbk yang menjabat sekarang ?, karena yang di gugat adalah pihak direksi ?.

“kenapa majelis hakim menerima surat kuasa tahun 2015 pada persidangan sekarang ?. ini sangat mencurigakan. Olehnya itu kami tuntut agar ketua pengadilan mengganti majelis hakim, atau ketua pengadilan mundur dari jabatannya. Karena kami ingin menyaksikan persidangan ini digelar secara fairdan dijalankan seadil-adilnya.” Ungkap Wawan dalam orasinya yang terdengan sampai kedalam ruangan sidang.

Setelah melakukan orasi di kantor pengadilan negeri Takalar. Gerakan Rakyat dan Mahasiswa Indonesia (Gerak Misi) bergeser melakukan aksi yang sama di halaman kantor PT. BRI (Persero) tbk Cabang Takalar. Sambil menunggu oleh kuasa hokum H. Mustafa Natsir Salasa Alber melakukan konferensi pers di hadapan beberapa wartawan televisi dan media online di teras Kantor BRI Takalar.<mg>

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*