TIDAK BERANI HADIR: BUPATI TAKALAR HANYALAH PENIKMAT KEKUASAAN.

PP. Takalar. Dengan tidak beraninya hadir Bupati Takalar pada rapat paripurna DPRD, adalah bukti nyata bahwa Bupati H. Syamsari hanya berani melakukan mutasi berkali-kali, serta menunda beberapa kali pilkades serentak, dan juga hanya mampu memperkenalkan kartu sapi pada saat pilkada tanpa mampu mewujudkannya per kartu keluarga. Namun semua itu tidak berani mempertanggung jawabkannya di hadapan wakil rakyat dan juga termasuk partai pengusungnya.

Nampak nuansa kekecewaan pada raut wajah para anggota dewan pengusul hak interpelasi, ketika beberapa saat setelah rapat paripurna di ketuk, namun Bupati Tak menampakkan batang hidungnya. Padahal sebelum rapat dimulai sempat terekam oleh beberapa awak media, bahwa Bupati Takalar H. Syamsari sempat menampakkan diri di sekitar lapangan H. Makkatang Dg. Sibali yang jaraknya hanya berseberang jalan dengan gedung DPRD Takalar.

Disela-sela rapat paripurna. Andi Noor Zaelan Legislator PDI-Perjuangan mengungkapkan bahwa “ Ada etika yang mengatur. Lantaran rapat ini terbilang sangat penting sebagai orang yang bertanggung jawab. Bupati harus hadir.”

Lain dari Andi Noor Zaelan. Juru bicara pengusul hak interpelasi H. Jabir Bonto mengungkapkan. “Kalau Bupati konsisten. Maka dia harus datang berbicara. Utamanya terkait sapi yang dulu di janji per KK, sekarang yang di bagikan perkelompok. Inikan munafik namanya.”

“Bupati Takalar hanya bisa dikatakan sebagai penikmat kekuasaan, tanpa berani bertanggung jawab terkait hak interpelasi. Butinya sekaran dia tidak berani datang.” Begitulah obrolan masyarakat yang berdiskusi kecil, sambil mendengarkan rapat paripurna hak interpelasi DPRD Takalar melakui pengeras suara dari lantai 2 ruang rapat paripurna. Masyarakat dari berbagai penjuru Takalar memenuhi jalan seputar lokasi kantor wakil rakyat Takalar hingga menjelang Magrib. (Jumat:02-10-2020).

Dengan demikian maka selanjutnya layak untuk menelisik kembali capaian P22 sebagai program unggulan apa yang telah di capai, dan apa yang belum di laksanakan. Pertanyaannya, dengan sisa masa jabatan dan suasana yang terjadi seperti sekarang ini. Apakah bisa terwujud ataukah tetap tersimpan sebagai agenda yang tidak terlaksana ?. entahlah…(Chal)