PP. Takalar. Mahasiswa Pejuang Rakyat (MPR) kembali turun kejalan dengan agenda menolak keras rencana adanya pembangunan kawasan industri yang akan di bangun di kecamatan Mangngarabombang Kabupaten Takalar, MPR menggelar orasi dan membakar ban bekas di depan kantor Bupati Takalar, hingga petugas keamanan terpaksa mengalihkan kendaraan untuk mempergunakan jalan satu ruas, lantaran pihak demonstran menutup satu ruas untuk menggelar aksinya. (Rabu:05-02-2020).
Sirajuddin dalam orasinya lewat pengeras suara mengungkapkan bahwa “.Rencana Pemerintah untuk menjadikan Desa Laikang dan Desa Punaga sebagai area industri dengan tidak mempertimbangkan banyak hal seperti Persoalan lingkungan yang memungkinkan mencemari laut Punaga dan Laikang sementara sebagian besar penduduk di dua desa tersebut adalah bermata pencaharian di laut, serta Perseolan sosial ekonomi lainnya yang akan berdampak buruk kepada masyarakat.
Kehadiran industri yang di rencanakan pemerintah kabupaten Takalar tidak memperhitungkan kemungkinan sosial yang akan terjadi, tidak memperhitungkan keberlangsungan ekonomi masyarakat padahal ada banyak program lain yang lebih mantap di bidang pertanian dan perikanan bukan industrialisasi.
Sedangkan jenderal lapangan Muh. Saidina mengungkapkan bahwa “Dilihat dari banyaknya dampak dari akan dibangunnya kawasanal industri di kecamatan Mangngarabombang Kabupaten Takalar, seharusnya pemerintah harus mengkaji ulang dari apa yang telah menjadi keputusannya,karena pembangunan kawasan industri bukan sebuah solusi dari pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat tetapi merupakan sebuah ancaman karena tidak menuntut kemungkinan penjajahan China akan masuk dari sebuah tanah yang masih kuat akan budaya masyarakat,seharusnya pemerintah berfikir bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang pertanian apalagi tanah yang akan dibutuhkan dalam pembangunan kawasan industri 1.000 Hektare ini membuktikan bahwa banyak tanah dari pertanian akan mati, dan kelautan yang merupakan sumberdaya alam yang melimpah akan berdampak besar.”
“ Maka dari itu kami Mahasiswa Pejuang Rakyat Sulawesi Selatan menolak keras dengan adanya kawasan industri yang akan di bangun di kecamatan Mangngarabombang Kabupaten Takalar. Karena kami menganggap tidak pro rakyat.” Jelas Saidina dalam orasinya.
Menanggapi aksi yang di lakukan oleh MPR, Firman Daeng Tutu juga mengungkapkan ketidak setujuannya atas rencana pemerintah tersebut untuk menjadikan kawasan industri di tempat kelahirannya itu. “ Saya mendukung Aksi ini dan juga sepakat untuk menolak dengan tegas, karena akan berdampak kepada tusak dan hilangnya area mata pencaharian kami selaku petani rumput laut. Selain itu saya juga yakin bahwa akan berdampak serius kepada masyarakat nelayan. Karena dengan adanya pembangunan pelabuhan secara tidak langsung akan mengakibatkan biota laut sekitar pantai. Dan juga yang paling mengecewakan warga adalah ketika dilakukan pengukuran lahan itupun tidak di koordinasikan kepada masyarakat.” Ungkap Firman Daeng Tutu yang mengaku tinggal di dusun Malelaya, Desa Punaga.
Sekait dengan tudingan bahwa pihak BPD Desa Punaga tidak m=berpihak kepada warga. Ketua BPD Desa Punaga H. Noto, ketika dikonfirmasi Pembaharuanpost.com di sela-sela aksi demo berlangsung, mala menuding bahwa mempertanyakan kafasitas para pengunjuk rasa yang menyusrakan aspirasi penolakan rencana PT. KBN Persero yang akan membangun kawasan industri di Punaga dan Laikang.
“ Saya sebenarnya mempertanyakan mereka-mereka yang unjuk rasa ini. Karena kalau saya amati hanya dua, tiga orang saja yang berasal dari Punaga. Padahal sebenarnya lebih banyak masyarakat yang setuju dengan rencana pembangunan kawasan industri tersebut. Dan masalah pembebasan lahan itu tidak ada paksaan.” Ungkap H. Noto.
“Saya selaku ketua BPD. Kalau ada yang menganggap kami tidak memihak kepada masyarakat. Itu adalah pembohongan publik. Sosialisasi sudah pernah di lakukan kepada masyarakat. “Ungkap nya kembali. (Red/Pp) _displ�dXi��
Leave a Reply